Terungkap Penyebab Suara Partai Gelora di Pemlilu 2024 tak Signifikan, Fahri Hamzah, Seri II

PRESIDEN terpilih, Prabowo Subianto, di mata Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, merupakan sosok yang tidak pernah ingkar janji.

Fahri menegaskan itu terkait kursi menteri yang akan diberikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.

Meski demikian, penentuan kabinet itu menjadi wilayah dari Presiden.

"Itu lagi-lagi bagian dari prerogatif yang enggak usah kita ganggu-ganggu. Karena itu adalah wilayah presiden. Pak Prabowo itu seorang kesatria,” katanya saat podcast di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Senin (6/5).

“Ya, dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah bohong. Dia itu tidak biasa itu, menipu orang lain di depan lain di belakang. Jadi kita bersyukur punya presiden yang seperti itu sekarang,” sambungnya.

Menurutnya program makan siang gratis juga bukan merupakan janji populis. Fahri menuturkan setiap orang pada dasarnya butuh makan dan juga di semua sekolah. Sebagian besar sekolah ada yang punya dapur sendiri, ada yang bawa dari rumah, sistemnya bermacam-macam.

“Ide Pak Prabowo itu hanya untuk meyakinkan dan menjamin bahwa seluruh anak Indonesia, asupan nutrisinya itu cukup bagi dia untuk tumbuh menjadi generasi baru yang sehat otaknya, sehat fisiknya, sehat mentalnya, untuk menerima segala pelajaran yang ada,” tukasnya. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi Indonesia emas, generasi Indonesia emas menyongsong 2045.

Berikut lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dengan Fahri Hamzah.

Secara realistis, apakah betul ada kesepakatan bahwa ketua umum partai itu otomatis akan menjadi menteri dalam kabinet ke depannya?

Setahu saya enggak, tidak, ya. Saya enggak pernah dengar. Itu kan permintaan presiden terpilih. Kalau permintaan presiden seperti itu dan itu adalah hak prerogatif beliau, ya maka harus dilakukan.

Dalam konteks ini, Partai Gelora memasukkan permintaan itu?

Ya, sesuai dengan permintaan presiden. Presiden terpilih.

Kalau boleh saya tahu, Bang, yang dimasukkan berapa kali?

Itu lagi-lagi bagian dari prerogatif yang enggak usah kita ganggu-ganggu. Karena itu adalah wilayah presiden. Pak Prabowo itu seorang kesatria. Ya, dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah bohong. Dia itu tidak biasa itu, menipu orang lain di depan lain di belakang. Jadi kita bersyukur punya presiden yang seperti itu sekarang.

Bang Fahri, satu di antara daya tarik kuat dari Pak Prabowo dan Gibran adalah program Makan Siang. Menurut Anda ini bisa jalan program yang oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang seperti adalah populisme?

Pertama-tama, semua orang juga makan setiap hari. Dan juga di semua sekolah juga, sebagian besar sekolah juga sudah makan juga. Ada yang punya dapur sendiri, ada yang bawa dari rumah. Sistemnya bermacam-macam. Ide Pak Prabowo itu hanya untuk meyakinkan dan menjamin bahwa seluruh anak Indonesia, asupan nutrisinya itu cukup bagi dia untuk tumbuh menjadi generasi baru yang sehat otaknya, sehat fisiknya, sehat mentalnya, untuk menerima segala pelajaran yang ada. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi Indonesia emas, generasi Indonesia Emas menyongsong 2045. Kan ide besarnya begitu.

Pelaksanaan teknis gampang. Sekarang orang itu lupa bahwa kita ini sudah punya Undang-Undang Desa, kita sudah membuat otonomi desa. Jadi melayani sekolah di seluruh Indonesia dengan memperkuat pemerintahan desa itu sudah selesai sebenarnya. Tidak ada yang rumit sebenarnya, karena pelayanan sosial itu di kita itu sudah berlangsung cukup lama.

Dan dengan memperkuat infrastruktur pelayanan di tingkat daerah sekarang ini dengan otonomi dan sebagainya, saya kira lebih dari sekadar makan pun itu sanggup dipikul oleh pemerintah daerah kita. Dan itu uangnya juga ada karena sebagian dari uang itu sudah teralokasikan sejak lama.

Lewat panduan sosial yang ada selama ini, ya? Saya kira berbaca-baca program, ya. Karena kita kan punya kebaterian pendidikan, kebaterian kesehatan, pertanian dan sebagainya itu sudah banyak sekali. Jadi saya kira itu bukan isu yang rumit begitu. Tidak ada yang rumit di situ.

Bang Fahri, bisa memberikan penjelasan tidak? Mengapa Partai Gelora perolehan di Pileg 2024 tidak begitu signifikan? Padahal banyak orang mengatakan didukung pemerintahan.

Kita lebih besar dari Partai Buruh, yang bukan pertama kali pemilu. Lebih besar dari PBB yang sudah ikut pemilu sejak tahun 1999. Lebih besar dari Partai Ummat, yang katanya ada histeria dukungan umat. Lebih besar dari PKN. Tapi lebih kecil dari PSI, ya? Kita lebih kecil dari PSP. Alasannya banyak ternyata ya. Tapi tadi itu, kalau ada konglomerat media kayak Alitabur juga tidak lolos threshold.

Dan sedikit di atas kita. Partai yang disebut dipimpin anaknya presiden juga tidak lolos threshold. Dan sedikit di atas kita. Itu juga pasti ada alasan yang rasional. Alasan rasionalnya itu adalah popularitas kita belum kuat. Struktur sumber daya kita sampai ke daerah belum kuat.

Sumber daya manusia kita bukanlah orang-orang yang sudah terbiasa dalam politik dan punya logistik dalam politik. Tetapi ada soal lain ya. Bahwa dalam sepempat abad pemilu kita ini, kita menemukan bahwa pengaruh logistik dalam pertarungan pemilu itu semakin kecil.

Jadi semakin dominan ya?

Ya, semakin dominan. Saya kira ini akan harus menjadi koreksi kita ke depan. Karena itulah saya terserah dari empat pemilu ini. Pilpres, DPD, DPR tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2.

Menurut saya, pilpres justru paling murni. Karena interaksi antara kandidat dengan rakyat itu paling intens sehingga kalau ada sumber daya lain, logistik dan sebagainya seperti tuduhan-tuduhan.

Tentang bansos dan sebagainya. Menurut saya, itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah bahwa calon presiden itu paling dikenal oleh rakyat. Sehingga ketika dia memilih, dia memilih karena dia mengenal. Bukan karena soal-soal lain. Tapi begitu masuk ke DPD misalnya terlalu banyak.

DPR enggak ada gambarnya. DPR, D tingkat 1, tingkat 2 juga gak ada gambarnya. Jadi akhirnya karena DPR ini enggak pernah berdebat, tidak dikenal, tidak ada fotonya di situ. Akhirnya orang tidak bisa mengidentifikasi dia dalam gagasannya, perbedaan ide-nya dalam perdebatan. Karena itulah yang didekati kemudian yang lain-lain. Sehingga perang logistik itu semakin ke DPRD tingkat 2 itu semakin dahsyat.

Perang logistik, ya. Saya kira itu di antara sebabnya yang harus kita perbaiki ke depan. Sehingga kami percaya kalau suatu hari politik kita itu semakin memfasilitasi gagasan.

Kami percaya bahwa peluang kita akan ada. Tapi kalau semakin mengarah kepada perang logistik, itu mungkin agak rumit. Karena ya artinya itu adalah perang antara yang punya logistik.

Secara pribadi, apakah Abang tertarik menjadi bagian dari kabinet Prabowo-Gibran?

Pertama-tama, itu sekali lagi, ya. Saya sudah bekerja dalam politik perempat abad. Saya jadi anggota MPR pertama tahun 98. Ditelepon oleh Pak Habibie disuruh jadi anggota MPR lalu menjadi juru bicara waktu itu. Diminta oleh almarhum Hassan Betarum jadi juru bicara PPP waktu itu tahun 98. Jadi kalau kita hitung 98 sampai sekarang ini, ya, sudah seperempat abad lah. Artinya semua elite politik Indonesia tau lah kira-kira kapasitas saya sebagai kandang politik nasional.

Tahulah kapasitas saya yang akan dimanfaatkan di mana dan sebagainya. Saya kira Pak Prabowo juga paling tahu, karena saya secara pribadi sudah lama mengenal itu. Jadi dalam pengenalan itulah saya serahkan kepada para pimpinan kita untuk melakukan pemanfaatan atau tidak. Terhadap semua sumber daya politik yang ada di masyarakat kita. Apakah orang-orang seperti saya dianggap punya kompetensi atau tidak itu kita serahkan.

Tapi kalau diminta, oke saja berarti, ya?

Tapi struggle politik saya kan masuk politik kan. Memang orang masuk politik itu untuk apa? Untuk berkuasa. Masa kita masuk politik bukan untuk berkuasa.

Kita berperang itu kan untuk menang. Untuk merebut kekuasaan. Jadi ini sudah alurnya. Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang berbeda begitu. Kita kadang-kadang ada orang berpolitik lalu kemudian berkampanye dia bilang harus kekuasaan. Padahal memang itu maksudnya.

Seperti ada orang makan, kita bilang rakus banget, gitu. Orang makan itu memang untuk supaya dia jangan lapar gitu. Bukan karena dia rakus, karena dia memang harus makan. Kira-kira begitulah nalarnya ini. Orang berpolitik, orang berkampanye untuk berkuasa.

Bang, kalau dilihat dalam posisi sekarang itu. Abang kan seringkali di dalam kehidupan sosial itu sering menyampaikan sesuatu, banyak orang menilai abang ini berubah dari dulu. Yang dari dulu kritis dari pemerintahan Jokowi, sekarang itu, kemudian belakangan itu, kemudian memberikan support. Bagaimana Abang menjawab kritik dari masyarakat?

Jadi ada dua dunia. Dunia akademik. Dunia yang netral. Para guru, profesor di kampus, di pesantren. Di sekolah-sekolah. Ini adalah dunia yang netral. Dunia saya ini bukan dunia yang netral. Ini adalah dunia yang bertarung.

Memilih kawan dan lawan. Misalnya dalam medan pertarungan itu. Saya dan anda tadinya bertengkar. Berperang.

Kalau dalam perang itu kita hampir saling bunuh. Tapi kalau dalam politik itu kita saling kritik. Kita saling hajarlah gagasannya. Tapi sekarang kita mengatakan. Mas Febby kita akan menghadapi musuh yang sama.

Sekarang kita kongsi. Apakah dalam perang boleh saya serang Anda? Kan tidak boleh. Nah, itulah yang di dunia akademik gagal didefinisikan.

Bahwa kalau saya berkongsi dengan anda dalam peperangan, aaya nggak boleh menyerang anda dalam perang dong.

Saya dengan Pak Jokowi berusaha untuk melihat Indonesia bersama-sama. Dalam satu kongsi. Bahkan waktu kita mendirikan Partai Gelora. Kita lapor kepada Pak Jokowi dan bilang.

Wah, ini bagus sekali gagasannya. Kalau gitu kita saling dukung. Kita sudah saling dukung, masa saya disuruh menyerang presiden.

Satu. Yang kedua, saya bukan anggota DPR. Kita sudah milih anggota DPR. Terus apa terjadinya mereka? Kalau dia nggak berantuan kritik terhadap pemerintah.

Nah, yang begini nih, mas, yang sulit dipahami karena teman-teman kita. Berada di tempat yang sama. Yang kira-kira dia tidak paham, bahwa dinamika dalam politik itu memang seperti itu. Kalau orang itu sudah berkongsi. Tidak boleh biasa-biasa.

Ini pertanyaan konyol, apakah sebenarnya, apakah Anda pernah membaca kolom komentar Facebook bahwa hampir semuanya haters?

Saya bersyukur bahwa saya pindah dari imajinasi orang yang salah tentang saya. Yang sederhana. Yang dianggap harus selalu melawan saya. Dan seolah-olah saya tidak boleh berkongsi.

Pembangunan pemerintahan yang baik. Sehingga orang-orang seperti itu. Yang belum paham tentunya. Yang sekarang ini dalam posisi seperti itu. Saya yakin mereka sedang mengalami perasaan pendidikan politik. Mereka tidak paham. Padahal dia ada dalam satu pertarungan. Dia harus memiliki kawan. Dan karena dia memiliki kawan. Jadi dia tidak boleh menyerahkan kawan. Saya kira orang akan mengalami pencerahan dalam hal itu. Dan itu nanti akan menandakan kedewasaan kita dalam hal politik.

Jadi, Pak Fahri melihat komen-komen haters di sosial media itu bagaimana?

Menikmati. Apalagi kan dalam agama. Katanya, kalau kita dimaki-maki sama orang, itu dapat pahala. Jadi kita harus nikmati. Bergembiralah karena banyak orang memaki-maki kita. Jadi kita dapat pahala. Bahkan dosa kita diambil.

Bang, apa benar pada waktu masa lalu, sebelum awal-awal mau pilih presiden. memang Pak Jokowi ini pernah menyampaikan gagasan sebuah koalisi gede antara merah, PDI Perjuangan, kemudian berupaya untuk menemukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar?

Dari awal, saya kalau ketemu dengan Pak Jokowi, terutama dia suka mengundang teman-teman Gelora berkali-kali, kita berdiskusi tentang pemerintahan prosesi politik. Belajar dari konflik-konflik elite. Dari awal berdirinya pemerintahan sampai hari ini. Bung Karno ke Pak Harto, itu putus.

Bahkan itu ada tragedi yang melahirkan satu order dan mematikan orde lainnya. Order Lama diganti oleh Orde Baru. Sampai hari ini terminologi itu masih ada. Saking dahsyatnya tragedi tahun 60-an itu.

Dari Pak Harto kepada Pak Habibie juga putus. Pak Habibie orang yang sangat dekat dengan Pak Harto, itu menjadi menjauh atau dijauhi oleh Pak Harto.

Dan Pak Habibie merasa sampai detik terakhir itu kesepian, tidak bisa mendekati Pak Harto. Tiap Pak Habibie mengantarkan kita pada pendiri yang baik. Dan kita bersyukur Pak Habibie mundur. Dia tidak mau mencalonkan diri.

Sehingga waktu lainnya mundur pada waktu itu memang ada sedikit konflik. Karena lahirnya konfigurasi politik baru yang mengalahkan partai pemenangnya yaitu PDIP.

Tapi, kita bisa bilang dari Ibu Mega kepada Pak Habibie juga baik. Konflik gini saja kan. Di situ dia sepenuhnya. Sehingga beliau mencari formula bagaimana agar elit-elit yang se-ideologis khusus. Yang harusnya tidak harus berpecah.

Yang harusnya tetap mengusung sesuatu yang sama itu bergantung. Nah, itulah yang dia jagaki sebenarnya. Kalau itu dibaca secara baik gitu, ya. Kalau itu dibaca dengan baik, kemarin pilpres akan jauh lebih mulus dari yang kita alami kemarin. Sebenarnya bisa lebih mulus. Lebih sederhana dan lebih mulus.

Tapi sayang tidak terkelola dengan baik. Tapi ya mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Prabowo. Yang juga merupakan salah satu kandidat yang juga Pak Jokowi akhirnya melihat ada harapan di situ. Sebagai presiden gitu. Mudah-mudahan pikiran Pak Jokowi untuk mendesain satu sistem yang tidak membiarkan transisi yang tegang. Seperti yang lalu-lalu apalagi munculnya tragedi. Saya kira akan jadi kenyataan.

Jadi betul, ya, bahwa Pak Jokowi awalnya menginginkan Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar dulu?

Salah satu opsi favorit beliau.

Bahwa kemudian terjadi yang lain, mungkin, ya?

Ya, itulah yang akhirnya tidak terkomunikasikan dengan baik. Dan lagi-lagi itu karena ada sistem pecalonan juga di partai politik. Yang sekali lagi karena undang-undang mengatur threshold 20 persen. Akhirnya partai politik mengajak tiketnya adalah kekuatannya gitu. Padahal itu tidak boleh. Di masa depan itu hak rakyat untuk memilih dan dipilih adalah hak. Karena itulah threshold itu harusnya itu tidak menjadi privilege partai politik.

Tapi harus menjadi privilege rakyat untuk mengajukan orang yang dia inginkan. Dan itu ada kalau kita memakai sistem tampak threshold.

Harusnya dalam partai politik itu ada konvensi, ada pemilihan, sehingga keputusan itu betul-betul berasal dari pecalonan itu berasal atau nominasi itu berasal dari rakyat. Karena kalau tidak, ya, tiket itu nanti bisa dikuasai oleh orang lain.

Sebenarnya kalau dalam sistem seperti ini, kalau kita curiga kepada sistemnya, ya, kalau tiketnya sendiri kan bisa diborong oleh orang. Dan yang memborong itu kan bisa juga. Dua itu bisa diatur. Sehingga seperti hukum oligarki yang legendaris di negara-negara maju itu, oligarki mengatakan saya tidak peduli dengan pemilunya, tapi saya peduli dengan pecalonannya. Karena yang dicalonkan itu orang yang sudah diatur. Dan seharusnya kita lepaskan ini, biar rakyat yang mengatur nominasinya.

Paling tidak, kalau semua partai politik itu bisa melakukan nominasi, karena threshold-nya nol, maka semua gagasan itu di tahap awal itu bisa bertarung. Nanti di putaran kedua baru tinggal dua orang. Tapi proses bahwa semua orang hak dipilih dan memilihnya itu sudah dijalankan, sedangkan saya kira runtuhlah hukum oligarki. Itu yang kita perlu perbaiki ke depan sistemnya.

Menurut Anda, perlu tidak UU lembaga kepresidenan seperti dikatakan hakim MK dalam dissenting opinion-nya?

Mungkin perlu dibuat, tapi kita dulu pernah coba. Kesimpulannya terlalu rumit, karena kewenangan presiden itu terlalu luas. Sehingga tidak bisa diatur melalui sebuah undang-undang. Sehingga mungkin kalau mau diatur di masa yang akan datang, bisa. Tapi, mungkin pengaturan-pengaturan dasar saja tentang misalnya hubungan antar lembaga.

Misalnya mengatur transisi dari presiden satu ke presiden lain. Karena sekarang kan belum ada.
Bayangkan tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, kita sudah tahu melalui quick count siapa yang menang. Tapi nanti baru dilantik tanggal 20 Oktober. Delapan bulan, mas.

Ada satu kekosongan gagasan hubungan antara presiden terpilih dengan incumbent. Untung kalau presiden terpilih dengan incumbent itu berasal dari satu gagasan atau ideologi yang sama. Atau ide yang sama. Bagaimana kalau berbeda? Ini kan bisa menciptakan pelik yang luar biasa. Dan kerumitan ini bisa membahayakan kita.

Nah hal-hal seperti itu bisa diatur dalam undang-undang kepresidenan. Kita pernah berdebat panjang dulu, itu rumit sekali.
Karena kewenangan presiden itu ada di mana-mana. Presiden kita ini kan juga eksekutif, tapi juga legislatif, tapi juga yudikatif. Kewenangannya d icabang kekuasaan lain ada. Apalagi di mana-mana. Saya kira itu. (tribun network/reynas abdila)

Baca juga: PKS Sebaiknya Tidak Masuk Kabinet Prabowo, Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Seri I

Baca juga: Nasib Jokowi Setelah Prabowo Jadi Presiden, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo Seri I