Data Masyarakat Miskin Tak Sinkron, Pemprov Kesulitan Kejar Target Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan minimal 95 persen warganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau Universal Health Converage (UHC).

Saat ini sekira 87 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jambi menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan.

Untuk meningkatkan di tahun ini, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi mengadakan rapat bersama Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, baru-baru ini.

Dalam rapat itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disnakertrans dan Kepala BPKPD. Pertemuan ini kaitanya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan baik kepesertaan level provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kita harus mencapai pada posisi 95-98 persen. Jadi kita hari ini rapat dalam rangka untuk peningkatan itu. Dari 87 persen hingga 98 persen tapi minimal 95 persen untuk tahun 2024,” kata Sekda Sudirman.

Baca juga: Santri Airul Harahap Tewas Dibunuh, Tersangka Hari Ini Diumumkan, Polisi: Diduga Seniornya

Baca juga: Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2024 PNS, Bisa dapat libur Panjang

Dalam rangka peningkatan angka jaminan kesehatan ada beberapa solusi untuk bisa mengejar angka kepesertaan itu. Misalnya dari sisi data yang ada di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota harus disinkronkan kembali.

“Problem serius kita ini, karena kaitanya dengan data kepesertaan terutama untuk orang yang miskin ekstrem. Awal April mendatang kita akan duduk dengan kabupaten kota dalam rangka untuk menyinkronkan data kepesertaan sehingga kita nanti bisa sampai pada posisi paling minimal mencapai 95 persen,” ujarnya.

Sekda mengatakan sebetulnya pemerintah kabupaten dan kota menganggarkan kepesertaan terutama untuk pegawai ASN.

Tapi penganggaran itu ada minimalnya, minimal yaitu 37 persen untuk BPJS kesehatan itu harus teralokasikan.

“Cuma dialokasikan terutama bagi masyarakat tidak mampu dan miskin sehingga tidak ada lagi masyarakat di Indonesia sesuai arahan Presiden tidak terjamin oleh BPJS kesehatan,”

“Posisi pada tahun ini Presiden menargetkan 98 persen untuk capaian penduduk Indonesia yang terjamin dari BPJS kesehatan,” ucapnya.

Sudirman mengalami berdasarkan data terakhir dari masing-masing kabupaten kota berbeda, tapi jika dipersentasekan mencapai 87 persen dari jumlah penduduk Jambi sekitar 3.6 juta masih setinya masih ada sekitar 403 ribu orang yang harus dikejar sehingga bisa mencapai diposisi 98 persen.

“Dari rapat hari ini tergambar dari kabupaten juga kesulitan tentang data siapa-siapa yang akan memberikan jaminan kesehatan karena problem data ada di desa dan kita sumber datanya ada di kabupaten sehingga kita harus sinkronkan,”

“Ada juga di level kepesertaan perusahaan itu masih juga perlu kita koordinasikan lagi dengan pihak perusahaan karena ada juga yang belum mendaftarkan kepesertaanya. Itu juga akan kita dorong sampai pada peningkatakan kepesertaan,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Doa Puasa Ramadhan ke-12 Sabtu 23 Maret 2024 Lengkap Tuntunan Puasa

Baca juga: Alumni SMA Sari Putra Jambi Gelar Buka Bersama di Gudhas Village

Baca juga: Arti Nama Kyarra Arunika Hasibuan, Putri Jessica Mila dan Yakup Hasibuan