Pilpres 2024

Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani Soal Hak Angket Diungkap Adian Napitupulu: Nggak Pernah Tutup Mata

Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap hak angket anggota dewan diungkapkan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Tribunnews
Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap hak angket anggota dewan diungkapkan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu. 

Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani soal hak angket.

TRIBUNJAMBI.COM - Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap hak angket anggota dewan diungkapkan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu.

Anggota Fraksi PDIP berbicara mengenai sikap Puan soal wacana pengguliran hak untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Adian menyebut, Puan tak pernah tutup mata terhadap wacana tersebut.

"Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tidak pernah menutup mata terhadap apa pun, nggak pernah," ujar Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Menurutnya, tak munculnya putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu di tengah isu hak angket bukan berarti menutup mata.

Adian Napitupulu berpendapat justru Puan Maharani tengah mencermati berbagai hal sebelum akhirnya partai berlambang banteng moncong putih itu mengajukan hak angket.

"Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia akan mencermati kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin," ucapnya.

Hak Angket Tunggu Perintah Megawati Soekarnoputri

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Baca juga: Apa Kabar Hak Angket DPR RI Usut Kecurangan Pemilu 2024? Adian: Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Baca juga: Demo Hari Ini Massa Tuntut DPR RI Gunakan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

Rencana tersebut disampaikan politisi PDIP, Adian Napitupulu dengan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengajukan hak tersebut.

Adian mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan saat ini masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Adian Napitupulu di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adian menyebut, pihaknya kini masih mengkaji naskah akademik untuk pengajuan hak angket tersebut.

"Kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini."

"Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu. Kenapa? Saya diajarkan jangan pernah melangkah setengah-setengah," katanya.

Politikus PDI Perjuangan lainnya, Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya agar hak angket tak sebatas usulan, tapi bisa disetujui.

"Nanti kita mensinkronisasi data-data dan juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti. Jadi komunikasi lintas partai terbangun lah," katanya.

Baca juga: Rekapitulasi KPU DKI Jakarta Prabowo-Gibran Unggul di Jakut Jakbar, Anies Siapkan Hak Angket

Sebelumnya, Wasekjen Partai PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi intens dengan PDIP terkait pengajuan hak angket.

“Tentu pasti didahului dan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu, sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi,” kata Huda di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sebelumnya, Wasekjen Partai PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi intens dengan PDIP terkait pengajuan hak angket.

“Tentu pasti didahului dan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu, sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi,” kata Huda di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu penting karena PDIP memiliki kursi terbesar di parlemen.

“Kursi fraksi PKB, fraksi NasDem, fraksi PKS enggak cukup 288, hanya 167. Jadi masih sangat jauh sekali. Karena itu, saya kira menjadi sangat penting, dalam politik ada fatsunnya. Karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP, kita nunggu,” kata Huda.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Laptop Berisi Data Masyarakat Legok Raib Dicuri Maling

Baca juga: Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2024, Rute Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Wonogiri dan Jakarta-Surabaya

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Study Banding ke Kalimantan Selatan Terkait Prioritas Pembangunan Daerah.

Baca juga: Berpelukan dengan Pacar Jelang Sahur, Pria di Jember Dianiaya Suami Kekasihnya

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved