Pilpres 2024
PAN Belum Bicara Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Edi Akui Zulhas Kerap Ketemu Prabowo
Partai Amanat Nasional atau PAN belum membicarakan jatah kursi menteri secara spesifik jika Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Soal kursi menteri itu, Partai Demokrat menyerahkan seluruhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Namun, karena partainya diklaim telah total membantu Prabowo-Gibran, Demokrat akan buka komunikasi dan memberikan masukan soal sosok yang akan mengisi posisi menteri.
"Orangnya (pengisi jata kursi menteri) yang tepat di tempat yang benar," ujar Hinca Panjaitan dilansir dari Yt KompasTv, Selasa (19/3/2024).
Baca juga: Alasan Golkar Minta Banyak Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
"Kami yakinlah bahwa Partai Demokrat punya kader-kader yang punya talenta mumpuni untuk bergabung atau mendorong atau membantu Presiden Prabowo," tambahnya.
"Ya kita diskusikan bersama (posisi jabatan menteri), nanti kita kasih masukan," katanya.
Bantah Minta Jatah 5 Kursi Menteri
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah partainya meminta jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Harapan itu sebelumnya disampaikan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Airlangga membantah meminta jatah kursi menteri tersebut saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Ketum Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa pihaknya belum meminta jatah kursi menteri.
Airlangga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 dari KPU.
"Kita belum minta,” singkat Airlangga Hartarto, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan partainya ingin mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nantinya.
Menurut Airlangga, partainya memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Maka itu dia berharap kadernya disediakan ruang yang luas untuk menjadi menteri.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.