Petinggi Polri Bakal Jadi Saksi Kecurangan Pilpres 2024 di Sidang MK: Pengerahan Aparat dan Kades

Kapolda jadi saksi kecurangan Pilpres 2024.

TRIBUNJAMBI.COM - Seorang petinggi di kepolisian yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) bakal menjadi saksi terkait kecurangan Pilpres 2024.

Kapolda tersebut nantinya akan bersaksi dalam sidang gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Adanya petinggi di Polri itu yang bakal menjadi saksi disiapkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Selain saksi tersebut, PDI Perjuangan yang merupakan pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 juga sudah mempersiapkan barang bukti kecurangan di Pemilu 2024.

Terkait siapa Kapolda tersebut, TPN Ganjar-Mahfud masih enggan membeberkan Sosoknya.

Wakil Deputi Hukum pasangan nomor urut 03 itu, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa Kapolda tersebut akan bersaksi terkait pengerahan aparat.

Aparat itu diduga disiapkan untuk memobilisasi pemilih akan memilih kandidat tertentu.

Bahkan kata Henry, ada beberapa kepala desa yang diintimidasi oleh pihak kepolisian dan itu sudah ada buktinya.

Baca juga: PDIP Siapkan Bukti Kecuangan Pilpres 2024, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Bakal Bawa ke Sidang MK

Baca juga: Bawaslu Provinsi Jambi Terima 38 Laporan Kecurangan Pemilu, 12 Diantaranya Pidana

"Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan,” kata Henry, dikutip dari siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3/2024).

PDI Perjuangan Siapkan Bukti Kecurangan Pilpres 2024

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapak bukti kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.

Bukti tersebut akan dibawa dan ditunjukkan pada sidang seketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun bukti itu dikatakan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat telah dipersiapkan PDI Perjuangan (PDIP).

Tak hanya barang bukti, PDI Perjuangan juga kata Henry, telah mempersiapkan saksi.

Henry Yosodiningrat mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU.

Namun yang menjadi fokusnya yakni pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif (TSM).

Dia mengungkapkan bahwa TPN Ganjar-Mahfud memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengungkap kecurangan di Pilpres 20204.

"Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa," kata Henry dalam keterangan tertulisnya kepada awak media Senin (11/3/2024).

Baca juga: Politisi PDIP Tantang Anggota DPR RI Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu: Tak Ada Taringnya

Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih.

Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya hakim MK tidak membuat keputusan yang salah.

"Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM," ujar dia.

Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK.

Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara Pemilu dilihat banyak saksi dan aparat. Sehingga, kecil kemungkinannya ada kecurangan.

Hal itu disampaikan Presiden usai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show Tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, (15/2/2024).

"Pertama ya mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS. Capres-Cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya

Meskipun demikian kata Presiden, apabila betul merasa ada kecurangan maka ada mekanisme yang bisa ditempuh.

Dugaan kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi.

"Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Identitas Tiga Korban Kebakaran di Simpang Puncak Jambi, Satu Pingsan Usai Lompat dari Ruko

Baca juga: Download Minecraft Terbaru V1.20.60 MOD APK, Full Diamond +99999 dan Semua Item Terbuka

Baca juga: Kebakaran Ruko di Simpang Puncak Jambi Memakan Korban, Dua Orang Luka Bakar, Satu Tak Sadarkan Diri

Baca juga: PDIP Siapkan Bukti Kecuangan Pilpres 2024, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Bakal Bawa ke Sidang MK

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com