Kata Menkopolhukam Hadi Soal Demo Usut Kecurangan: Hanya Riak-raik Kecil, Pemilu Tak Dipermasalahkan

TRIBUNJAMBI.COM - Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa demontrasi terkait pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.

Demo tersebut juga terjadi di sejumlah daerah setelah pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Salah satuaksi demonstrasi atau unjuk rasa dari sejumlah elemen berlangsung di depan Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Mereka menuntut agar DPR RI menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Adanya aksi unjuk rasa itu ditanggapi eks Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam RI.

Hadi Tjahjantio menyebut bahwa demonstrasi seperti itu hanyalah riak-riak kecil.

Dia mengaku sudah turun ke lapangan melihat kehidupan masyarakat.

Hasilnya, kata Hadi Tjahjanto, kondisi di tengah masyarakat kondusif.

Baca juga: Demo Hari Ini: Massa Bakar Spanduk Bergambar Jokowi Saat Aksi Tolak Pemilu Curang di DPR RI

Baca juga: Menkopolhukam Hadi Temui 2 Tokoh Penting Nduga untuk Bebaskan Pilot Susi Air dari Tangan KKB Papua

Baca juga: Warga Desa Bandang Unjuk Rasa di Kantor BPN Tanjabbar, Minta Kejelasan Tanah HGU PT DAS

"Ah itu kan riak-riak kecil lah ya, riak-riak kecil. Tapi kalau di masyarakat saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga damai,” kata Hadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, masyarakat tidak lagi mempermasalahkan terkait Pemilu 2024.

Dia pun memastikan bahwa situasi aman.

“Mencari nafkah juga dengan tenang, tidak dipermasalahkan lagi masalah pemilu. Aman semuanya," ucap Hadi

Hadi Tjahjanto menuturkan saat ini semua pihak sedang menantikan pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 yang akan digelar pada 20 Maret mendatang.

"Pantauan dari Kemenko Polhukam aman. Kemudian kita juga akan menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika masih ada pihak yang belum puas dengan hasil Pemilu 2024 bisa mengajukan sengketa di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK.