Domkrat Buka Suara Usai AHY dan Moeldoko Salaman dan Saling Lemar Senyum Saat Sidang Kabinet

Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Jhoni Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Pengamat Soal AHY Masuk Kabinet: Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Hasilnya, forum itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah pemungutan suara.

Langkah itu pun dianggap AHY tidak sah serta inkonstitusional. Sebab, AHY telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020.

AHY dan Moeldoko Saling Lempar Senyum

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko bertemu dan bersalaman ketika menghadiri sidang kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Seperti diketahui, hubungan keduanya ramai disorot karena terlibat perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat beberapa bulan lalu.

AHY sendiri menghadiri sidang kabinet usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN).

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser ke pos Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam sidang kabinet pertamanya, AHY tampak lebih dulu di Istana Negara dibanding Moeldoko yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

AHY kemudian menyapa sejumlah menteri yang menjadi seniornya di kabinet, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Melansir Kompas.com, pada pukul 09.26 WIB Moeldoko kemudian memasuki Istana Negara. Moeldoko pun menghampiri AHY lalu keduanya terlihat saling senyum, bersalaman dan berbincang.

AHY dan Moeldoko sempat berseteru ketika Moeldoko berusaha "mengkudeta" kepemimpinan Demokrat.

Baca juga: Respon AHY Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Demokrat Pilih Rekonsiliasi

Bahkan, saat itu AHY menuduh Istana terlibat di balik usaha Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat.

Perselisihan ini mereda usai Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) kepengurusan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko pada Oktober 2023.

MA menilai dualisme kepengurusan tersebut adalah masalah internal Demokrat yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme mahkamah partai.