Respon AHY Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Demokrat Pilih Rekonsiliasi

AHY menghormati langkah PDI Perjuangan dan partai lainnya ingin mengajukan hak angket yang merupakan hak konstitusional, dan Partai Demokrat memilih rekonsiliasi.

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Pratai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi usulan Ganjar Pranowo agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Tanggapan itu disampaikan AHY usai pertemuan dengan Wapres Maruf Amin, Sabtu (24/2/2024).

Seperti diketahui bahwa saat ini sejumlah partai di parlemen berencana mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Partai yang mendorong adanya Hak Angket adalah PDI Perjuangan.

Kemudian Partai Nasdem, PKS dan PKB yang tergabung di koalisi perubahan ikut mendukung adanya hak Angket.

AHY menghormati langkah PDI Perjuangan dan partai lainnya ingin mengajukan hak angket yang merupakan hak konstitusional.

AHY menyatakan Partai Demokrat tidak memiliki kepentingan untuk ikut dalam pengusulan Hak Angket di DPR RI.

Menurutnya, Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

AHY mengakui dalam pertempuran politik akan menyisakan kelompok yang kecewa, marah karena belum bisa mencapai targetnya.

Akan tetapi dalam Pilpres 2024, secara rasional hasil penghitungan sementara sudah menempatkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat yang unggul, dengan margin yang besar.

AHY juga menilai tidak ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh.

Baca juga: Respon Positif JK Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Itu Bagus Menghilangkan Kecurigaan Pilpres 2024

Baca juga: Ini Respon Bupati Tanjabbar Dituduh Pemufakatan Jahat dan Kadisbunak Lapor Balik ke Polda Jambi

Baca juga: Pengamat Prediksi Ketum Megawati Bakal Cabut Menteri PDIP dari Kabinet: Hukuman Politik ke Jokowi

"Saat ini yang terbaik adalah kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine, karena agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-Pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," ujar AHY saat ditemui

AHY menambahkan sikap Partai Demokrat tidak ikut terlibat nantinya dalam proses pengajuan Hak Angket di DPR bukan karena partai yang dipimpinnya sudah masuk ke pemerintah.

AHY melihat secara rasional Prabowo-Gibran bisa dikatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan angka yang signifikan, dibanding calon lain.

Kalaupun ada penggelembungan suara, kata dia, pastinya akan tidak sama dengan surat suara dan DPT yang dimiliki KPU.

"Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi dari KPU. Tetap bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres ini sudah Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar. Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya.

Respon Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menanggapi usulan Ganjar Pranowo agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

JK menilai bahwa pengajuan tersebut bisa hilangkan kecurigaan semua pihak terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Dia menilai hak angket tersebut merupakan upaya untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Jusuf Kalla, jika Pilpres 2024 tidak ada kecurangan maka setiap peserta Pilpres tidak perlu khawatir dengan adanya hak angket di DPR RI.

Baca juga: Daftar 7 Menteri PDIP yang Diprediksi Bakal Ditarik Megawati dari Kabinet Jokowi

Sebaliknya, jika ada yang menghalang-halangi sama saja dugaan kecurangan tersebut seolah ingin ditutupi.

"Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan," ujar JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Jusuf Kalla menambahkan, adanya hak angket akan menguntungkan semua pihak.

Terutama masyarakat yang ingin mengetahui apakah dugaan kecurangan di Pilpres 2024 benar terjadi atau tidak.

"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya," ujar JK dikutip dari Kompas.com.

Adapun Hak Angket wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengajak partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut.

Saat ini, partai pengusung Ganjar Pranowo di parlemen adalah PDI Perjuangan dan PPP.

Sedangkan partai pengusung Anies-Muhaimin yang duduk di Senayan adalah Partai Nasdem, PKB dan PKS.

Parpol pengusung Anies-Muhaimin menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDI Perjuangan dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR RI.

Anies Sambut Baik Wacana Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024, Cak Imin Nyatakan PKB Siap Dukung

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyambut baik wacana digulirkannya hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Anies meyakini partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS pun akan siap mendukung hak angket itu.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Profil dan Biodata AHY, Menteri ATR/BPN yang Baru Dilantik Presiden Jokowi Gantikan Hadi Tjahjanto

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Anies Baswedan pun memastikan, jika hak angket itu digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan pilpres 2024.

Dia juga memastikan pihaknya akak berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.

"Mami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ujar Anies.

Sementara itu cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

"Siap," ujar Cak Imin.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Reaksi Aurel Hermansyah saat Wajahnya Disebut Mirip Ivan Gunawan: Kamu Kembaran Hantu

Baca juga: Julian Nagelsmann Jadi Kandidat Utama Gantikan Erik ten Hag di Manchester United?

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Kota Jambi Masih Berlangsung, Baru Selesai 3 Kecamatan

Baca juga: Memudahkan Menghafal Al Quran, Pemkab Muaro Jambi Gelar Pelatihan Smartedu untuk Guru Tahfiz