Pengamat Nilai AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Upaya Presiden Jokowi Redam Kekuatan di Parlemen

Ada dua faktor yang dapat ditafsirkan dari pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai menteri, salah satunya upaya meredam kekuatan di Parlemen.

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi langkah Presiden Jokowi menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurutnya, ada dua faktor yang dapat ditafsirkan dari pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai menteri.

Salah satu penafsiran tersebut merupakan upaya meredam kekuatan di Parlemen.

"Ditunjuknya AHY sebagai Menteri ATR/BPN bisa ditafsirkan dalam dua faktor. Yang pertama Presiden Jokowi Tengah berupaya untuk meredam kekuatan di parlemen," kata Dedi dihubungi Kamis (22/2/2024).

Menurutnya, karena ada wacana hak angket dan interpelasi yang digaungkan kubu Ganjar-Mahfud.

Sehingga kata Dedi, masuknya AHY menjadi penting dan lobi-lobi politik Presiden Jokowi terhadap Partai Demokrat.

"Supaya mereka solid dan dipastikan tetap setia pada pemerintahan saat ini dan Prabowo berikutnya," jelasnya.

Saat ini, kata Dedi, Presiden Jokowi tengah kalut karena khawatir Pemilu 2024 berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap hasilnya.

"Dan tentu saja selain menghindari tentang wacana hak angket dan interpretasi DPR. Jokowi juga menginginkan di akhir masa jabatannya mendapatkan dukungan yang sulit sehingga ada nuansa soft landing," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/PTahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Baca juga: Pengamat Soal AHY Masuk Kabinet: Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Baca juga: Anggota DPRD Jambi Ungkap Beberapa Perusahaan Tambang Tak Konsisten dan Komit dengan Aturan

Baca juga: Jelang Beroperasinya Angkutan Batubara, Dewan Sebut Masih Ada Perusahaan Tambang Tidak Konsisten

Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024.

Adapun dua menteri yang dilantik adalah Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Usai pembacaan Keppres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Turut hadir dalam pelantikan antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie, Menteri PAN/RB Azwar Anas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Budi Gunawan.

Selain itu Ketua Umum Gerinda yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator bidang Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Fadel Muhammad, Syarif Hasan, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Pengamat politik menilai masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Indonesia Maju (KIM) karena Presiden Jokowi membutuhkan Partai Demokrat di akhir masa jabatannya.

Baca juga: Bulog Kanwil Jambi Baru Serap 700 Ton Beras Premium dari Petani dari Target 6 Ribu Ton

Sehingga Jokowi dalam mengakhiri masa jabatannya dengan mulus atau soft landing.

Penilaian itu disampaikan Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic).

Menurutnya, Presiden Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Kata Khoirul Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Umam mengatakan, kehadiran Partai Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Terutama jika akhirnya PDI Perjuangan mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Pengamat politik, Adi Prayitno menganggap pelantikan AHY sebagai menteri menjadi hadiah lantaran memutuskan masuk ke dalam gerbong pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Sebelum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat diketahui berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB, hingga PKS untuk mengusung Anies Baswedan.

Partai berlambang bintang mercy lalu memutuskan keluar usai Anies mendeklarasikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden.

Saat ini, hubungan Jokowi dengan Prabowo disebut makin lekat usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, disanding menjadi cawapres Prabowo.

"Mungkin juga ini semacam ‘reward’ (hadiah) kepada Partai Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata Adi Prayitno, Rabu.

Baca juga: Politikus Gerindra Sebut Pemilu 2024 Jauh Lebih Baik, Politisi PDIP: Paling Berengsek dalam Sejarah

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) ini mengatakan, pelantikan AHY merupakan wujud politik rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Partai Demokrat.

Apalagi, Partai Demokrat selama sembilan tahun terakhir merupakan oposisi pemerintahan Jokowi.

"Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh paslon 2 ini," tandas dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum Partai Demokrat itu dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Di hari yang sama, Hadi dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Pelantikan disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, dan pembacaan sumpah dipandu oleh Presiden Jokowi.

Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa (20/2/2024).

Dia dan Hadi Tjahjanto dikabarkan akan dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet.

Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir.

Selain itu, dipilihnya AHY juga jadi kado buat Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tak ragu pilih AHY Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam sembilan tahun terakhir, Jokowi mengaku tidak ragu mengangkat AHY jadi Menteri ATR.

AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Mantan Wali Kota Solo ini pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY.

Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari tiga universitas bergengsi di luar negeri.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," kata Jokowi usai pelantikan, Rabu.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Anggota DPRD Jambi Ungkap Beberapa Perusahaan Tambang Tak Konsisten dan Komit dengan Aturan

Baca juga: Pengamat Soal AHY Masuk Kabinet: Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Baca juga: Segini Perolehan Suara Sementara Mantan Kapolda Jambi, Di Bawah Suara Chef Arnold

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com