Warga Ngaku Per KTP Dihargai Ratusan Ribu, Penelusuran Fenomena Politik Uang di Jambi

"Ya, dikitlah sekitar Rp50 ribu lah dikasih, ya beli rokok, beli kopi, cukuplah," tambahnya.

Saat disinggung soal jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk distribusi uang tersebut, dia ia tak mau membeberkannya.

Belum Ada Laporan

Bawaslu Kota Jambi belum mendapatkan laporan atau temuan soal politik uang jelang Pemilu 2024.

"Per hari ini belum ada laporan maupun temuan," kata Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, Rabu (7/2).

Sesuai undang-undang, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik kader pengawasan dan lain lain. Namun jika masih ditemukan, maka Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menindak.

Dalam proses penindakan ini, ada sejumlah kendala yang ditemui oleh Bawaslu, terutama dalam pembuktian.

"Sulit membuktikan praktik politik uang, karena syaratnya harus terpenuhi, yakni Harus rigit dan sempurna kalau pidana, terpenuhi syarat formil dan materil, alat bukti dan saksi, biasanya terkendala saksi," jelasnya.

Kata Johan, pelaku maupun penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Janjikan Uang

Sementara itu di Kabupaten Tanjab Barat, narasumber Tribun Jambi menyampaikan adanya dugaan politik uang. Warga diminta mengumpulkan KTP oleh timses salah satu calon.

Ketika ditanya, timses yang meminta KTP dirinya enggan menyebutkan, menurutnya sudah ada kesepakatan dengan timses bahwa tidak boleh memberitahukan kepada siapa pun.

"Kami diminta kumpulkan KTP sekeluarga. Mereka minta sepaket DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dalam satu keluarga itu, per KTP dijanjikan Rp350 ribu," katanya.

"Misalnya begini, KTP saya sepaket DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dikasih Rp 350, anak saya, istri saya beda lagi," sambungnya.

Kata dia, ada juga yang yang menjanjikan hanya untuk DPRD Kabupaten saja, tidak per paket.

"Ada juga timses yang datang, untuk DPRD Kabupaten di janjian Rp200 ribu," imbuhnya.

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menerima laporan atau temuan soal money politics atau politik uang jelang pemilu 2024.

"Sampai hari ini belum ada laporan ke Bawaslu adanya politik uang," ujar Masudin, Komisioner Bawaslu Tanjab Barat, Kamis (8/2).

Dia menyebut, caleg atau timses tidak boleh memberi uang untuk dipilih sebagai anggota DPRD.

"Kalau dijanjikan untuk memilih salah satu calon, jelas sudah melanggar perundang-undangan," kata Masudin.

Diakuinya, keterbatasan SDM di Bawaslu di Bawaslu menjadi kendala, untuk itu Bawaslu tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif.

"Karena SDM kami kurang, maka dari itu kami butuh kerjasama nya dari masyarakat jika ada pelanggaran segera lapor ke Bawaslu dan akan ditindak sesuai aturan," ujarnya.

Dengan adalah laporan itu, diharapkan Pemilu ini bisa berjalan adil dan jujur seperti yang di harapkan.

Bahkan nanti, kata Masudin, Bawaslu akan melakukan patroli malam pemilu semua jajaran, Panwascam, PKD,dan PTSP untuk melakukan pengawasan.

Deras di Daerah

Seorang caleg di Kabupaten Tebo menuturkan warga di sana tengah hangat memperbincangkan "serangan fajar".

Caleg yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan itu merupakan realita politik merupakan hal tidak terhindarkan di lapangan.

"Tim saya yang turun ke lapangan, menemukan bermacam-macam cara untuk memainkan politik uang. Ada caleg yang memang bertalian darah menawarkan harga paketan," katanya, Kamis (8/2).

Dia juga mengakui telah mempersiapkan anggaran untuk meraup suara masyarakat dengan menawarkan uang.

Nilai yang disiapkan pun menyesuaikan kondisi harga di lapangan.

"Berdasarkan kondisi di lapangan ditambah informasi dari tim saya itu, harga suara caleg DPRD kabupaten itu di angka Rp200 ribu, DPRD provinsi Rp100 ribu kalau pusat Rp50 ribu. Kira-kira di kisaran itulah," katanya.

Selain itu, ditemukan pula "serangan fajar" yang dipaketkan.

Dia menjelaskan ada beberapa caleg yang bertalian darah, melakukan tandem dan uang untuk beli suara masyarakat pun disiapkan satu paket.

Dia juga memberikan kesaksiannya selama berkiprah selama caleg bahwa di lapangan menemukan sebagian kelompok warga yang berupaya mencari dan mendapatkan serangan fajar.

"Memang realita di lapangan begitu. Ada juga yang mengaku punya massa dan siap memberi suara asalkan diberikan uang yang pantas," ungkapnya.

Dia sendiri telah mempersiapkan modal kurang lebih Rp1 miliar untuk bertarung dalam perebutan kursi anggota dewan.

Biaya tersebut digunakan sebagai biaya operasional sekaligus dipersiapkan untuk uang membeli suara.

"Biaya operasional kan cukup besar juga untuk kesana kemari, terus uang saksi, baliho dan lain-lain.

Sesungguhnya saya tidak ingin ikut-ikutan untuk membeli suara itu, tetapi realita di lapangan memaksa seperti itu agar kita dapat suara," ujarnya.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mengakui bahwa isu peredaran uang dari caleg akan bergulir sebelum pencoblosan.

Seperti Sugit, warga di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, mengaku telah mendapatkan iming-iming dari tim caleg tertentu akan ada uang untuk hari pencoblosan.

"Tapi sampai sekarang belum disalurkan. Tapi diinfokan akan ada," ujarnya.

Kemudian, Leo warga Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, mengaku belum mendapati adanya caleg yang akan berikan uang kepadanya.

"Sampai sekarang belum ada tawaran uang, yang pastinya akan tetap memilih," ujarnya.

Selain itu, Romi warga Kecamatan Tebo Tengah menyebutkan bahwa perbincangan terkait politik uang kian marak.

Dia mengatakan para tim dari caleg sudah melakukan komunikasi-komunikasi terkait suksesi calegnya di pemilu nanti.

"Bahkan di warung-warung juga ada menawarkan begitu, kita diminta untuk mencari masyarakat yang siap mencoblos calonnya lalu akan diberi uang," ujarnya.

Ya Salah

Dosen ilmu politik Universitas Jambi, Dori Effendi, PhD, mengatakan money politics atau politik uang tidak dapat dipisahkan dari negara dunia ketiga.

Jika berdasarkan teori dari Amartya Sen, demokrasi itu perlu value (nilai) dan nilai berkaitan dengan moralitas.

Dan moralitas bisa lahir ketika tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi.

Tingkat pendapatan masyarakat tinggi itu adalah dasarnya.

Lalu, kenapa di dalam demokrasi, dalam election of demokrasi itu selalu terjadi money politics khususnya di negara dunia ketiga?

Ada tiga hal yang menjadi penyebabnya.

Pertama, memang alasan yang sangat kuat adalah masyarakat menilai politik uang itu bukan lagi menjadi sesuatu tindakan yang dianggap amoral, yang melanggar etik masyarakat.

Ini karena masyarakat pada hari pencoblosan tidak bekerja, sehingga mereka harus mendapatkan konpensasi pendapatan mereka.

Artinya politik uang itu dianggap sebagai kompensasi.

Sebenarnya ini melanggar etika.

Tetapi kata Amartya Sen, value demokrasi itu bisa lahir ketika pendapatannya baik dan pendidikan yang baik.

Kedua, politik uang tidak dapat dihindarkan karena ini menyangkut tentang pendidikan masyarakat.

Masyarakat di Indonesia yang kategorinya awam tidak pada level yang tinggi, itu menganggap politik uang itu bukan sesuatu yang aneh dan demokrasi itu bagi mereka bukan suatu tanggung jawab yang ada moralitas.

Jadi karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi itu.

Ketiga, politikus itu sendiri tidak yakin jika mereka tidak melakukan politik uang kepada masyarakat. Karena sudah ada kebiasaan yang sangat menahun, setiap periode ke periode politik uang selalu terjadi.

Lalu benar atau salah politik uang itu?

Ya, salah.

Demokrasi tidak mengajarkan jual beli suara, demokrasi mengajarkan masyarakat memilih pemimpinnya sesuai dengan kriteria rekam jejak dan kredibilitas seorang pemimpin semestinya, tetapi kan ini tidak terjadi. (dna/ian/nik)

Baca juga: Kepala Seperti Ular Kobra, Harga Ikan Chana Puluhan Ribu hingga Jutaan Rupiah

Baca juga: Migrant Care Ungkap Dugaan Jual Beli Surat Suara Pemilu 2024 di Malaysia Rp163.800