Gerakan Petisi Selamatkan Demokrasi Meluas, Ratu Munawaroh: Ada Something Wrong dengan Negara Ini

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gerakan petisi Selamatkan Demokrasi yang awalnya dilakukan Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) kini semakin meluas.

Politisi PDI Perjuangan Jambi, Ratu Munawaroh menilai bahwa kondisi Pilpres saat ini di Indonesia sudah mengkapitalisasi sosial media seperti tiktok, dengan membuat gimmick-gimmick untuk menaikkan rating.

Kemudian juga ditambah dengan adanya Capres dan Cawapres yang maju di Pilpres dengan jalur yang menabrak konstitusi dan aturan, ditambah lagi presiden yang dianggap tidak netral di Pilpres kali ini.

Istri Almarhum Zulkifli Nurdin ini menilai bahwa jika Universitas sudah bergerak, seniman bergerak, yang merupakan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, artinya ada yang salah dengan negara ini.

"Ini kalau saya yang awam menilai, sekarang semua ini Universitas bergerak, semua seniman bergerak, pendidikan, seni budya itu yang notabenya orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun, mereka tidak mengejar jabatan, tapi sudah teriak dengan sangat keras, sangat lantang saat ini, ada apa?," ujarnya.

Menurutnya jika sudah para Rektor, orang-orsng ilmiah, seniman yang tidak punya kepentingan sudah teriak, itu artinya something wrong sudah tampak, jadi ia meminta semua juga harus peduli dengan negara ini.

Ia mencotohkan kekuasaan seperti di Filipina, presidennya diminta mundur oleh presiden sebelumnya.

"Mantan presiden meminta presidennya untuk turun, padahal itukan adalah notabennya beliau orkestrasi berpasangan dengan wakil presidennya yang merupakan anaknya sendiri (presiden lama)," ucapnya.

Kata Caleg DPR RI Ini, kasus di Filipina menjadi sebuah contoh bagaimana kepemimpinan yang dipaksanakan.

"Kepemimpinan yang di paksakan ya hasilnya tidak akan lama, itu yang kita nggak mau," ujarnya.

Menurutnya ini bukan tentang Ganjar Mahfud, ini tentang bagaiamana semua terpanggil untuk menjaga demokrasi, menjaga komitmen bersama bahwa semuanya harus seusai dengan konstitusi, siapapun orangnya," pungkasnya.