Kompolnas Dukung Seruan Megawati Soal Netralitas TNI-Polri, KSAD Maruli Minta Laporkan Resmi

Menurut Anggota Kompolnas Poengky Indarti, seruan Megawati agar aparat TNI/Polri bersikap netral sangat penting untuk menjadi acuan agar jangan sampai ada kemunduran dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons terkait seruan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan TNI-Polri untuk netral di Pemilu 2024.

Aparat tersebut juga diminta untuk tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta agar Megawati melaporkannya secara resmi.

Bahkan Jenderal Maruli berjanji akan menindak anggotanya yang melanggar seperti yang diserukan Megawati.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyebut seruan Megawati Soekarnoputri terhadap para pendukungnya dalam Pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali TNI-Polri.

"Netralitas TNI/Polri merupakan suatu keharusan karena mereka adalah abdi negara yang wajib melayani seluruh rakyat tanpa memandang preferensi politik rakyat yang dilayani," kata Poengky, dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Poengky pun kemudian menyinggung terkait masa reformasi dimana TNI-Polri dituntut untuk serius melaksanakan netralitasnya.

Hal itu berarti TNI-Polri tidak berpolitik atau menunjukkan keberpihakan pada kelompok politik tertentu, serta tidak menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih.

Baca juga: Rela Tinggalkan Gaji Besar di Pertamina, Ahok Dilarang Megawati untuk Mundur: Kita Lawan Penguasa

Baca juga: TKN Prabowo-Giban Sebut Syarat Presiden Harus Bisa Joget, Wiranto: Menghormati Budaya

Baca juga: Cak Imin Singgung Proyek Food Estate Saat Kampanye di Sragen: Mengulang Orde Baru

Sementara pada masa Orde Baru, meskipun ABRI (TNI-Polri) wajib netral. Akan tetapi, rezim saat itu menyalahgunakan kewenangan dengan menjadikan ABRI berpihak pada presiden sehingga turut melanggengkan kekuasaan Soeharto selama tahun.

Sebab itu, menurutnya seruan Megawati agar aparat TNI/Polri bersikap netral sangat penting untuk menjadi acuan agar jangan sampai ada kemunduran dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pihaknya, kata ia, juga mendukung adanya tindakan tegas kepada para pihak yang melakukan intimidasi kepada rakyat dalam Pemilu.

"Kami sangat setuju jika oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi pada masa pemilu (misalnya kasus Gunungkidul, Boyolali, dan Manado) harus diproses hukum secara tegas agar ada efek jera," tegasnya, dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Kompolnas sebagai pengawas eksternal, kata Poengky, sudah menegaskan berulang-ulang agar pimpinan dan seluruh anggota Polri harus netral.

KSAD Maruli Simanjuntak Minta Megawati Resmi Lapor

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempersilahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan dugaan intimidasi yang disebutkan ke TNI Angkatan Darat.

Demikian Maruli Simanjuntak merespons pernyataan Megawati Soekarnoputri dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Baca juga: Respon Ganjar Dengar Ketua KPU Hasyim Asyari Langgar Kode Etik dan Dapat Sanksi Peringatan Keras

“Kalau memang mau resmi bisa laporkan bisa disampaikan, ada kejadian di mana coba kami tindak lanjuti. Jadi kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga nggak tau di mana. Silahkan (laporkan -red),” kata Maruli, Senin (5/2/2024).

Lebih lanjut, Maruli meminta Megawati juga menyertakan bukti-bukti yang bisa memperkuat adanya dugaan intimidasi oleh TNI. Dengan begitu, kata Maruli, TNI bisa memanggil pihak yang disangka melakukan intimidasi di Pilpres 2024.

“Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi atau apa segala macam, ya mudah mudahan bisa cepat, ada dasarnya memanggil orang,” ujar Maruli.

Sebab, lanjut Maruli, di banyak kesempatan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terus menekankan dan menginstruksikan kepada prajurit untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Maruli sebagai pemimpin di TNI AD pun memastikan, instruksi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah dilaksanakan hingga ke level bawah.

Sebelumnya mantan KSAD Dudung Abdurachman juga turut merespons pernyataan Megawati soal netralitas dan intimidasi terkait Pemilu 2024.

Dudung pun mengingatkan kepada personel TNI/Polri untuk tidak perlu takut dengan ocehan-ocehan yang meragukan netralitas.

“Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral,” ujar Dudung.

Apalagi, menurut Dudung, pernyataan Megawati yang meragukan TNI/Polri tidak netral terkesan tendensius.

Baca juga: Masih Ada Kesempatan Mau Pindah Memilih, Fachrul Rozi: Batas Waktu Hingga 7 Februari

“Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar,” kata Dudung.

Sebab menurut Dudung hingga saat ini TNI/Polri selalu menjaga netralitasnya untuk Pemilu yang aman dan damai.

“Kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya. Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata,” kata Dudung.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ketentuan Baru, Pemilih Wajib Bawa e-KTP Saat Pemilihan di TPS 14 Februari Nanti

Baca juga: Pendatang Baru, DPN Partai Gelora Optimistis Bisa Raih Kursi DPR RI Dapil Jambi

Baca juga: Bintang Inter Milan Lautaro Martinez Komentari Pembaruan Kontraknya dan Kemenangan atas Juventus