Proyek Rehab Polindes Pematang Pulai Dilaporkan ke Polisi, Kadinkes Muaro Jambi: Itu Proyek Kecil

Pantauan di lapangan, rehab gedung yang menghabiskan dana Rp 120 juta itu cukup memprihatinkan. Belum dihuni oleh bidan yang menempatkan itu, lantai keramiknya sudah banyak yang pecah. Selain itu, keramiknya juga banyak yang tidak simetris.

Selain itu, tralis yang terpasang di pintu samping dan belakang tidak simetris sehingga tidak bisa tertutup sempurna.

"Ini sangat tidak masuk akal. Dana sebesar itu cuman bisa ngerjakan beberapa item saja," kata Iwan.

Kejanggalan lainnya juga dirasakan oleh Iwan, dimana proses pengerjaan tidak pernah berkoordinasi dengan yang hendak menghuni Polindes tersebut.

"Dia langsung kerja. Pekerjaan juga tidak ada papan merk. Siapa pemborongnya tidak tau, berapa dananya juga tidak tau. Kabarnya Rp 120 juta. Ini proyek boleh dikatakan proyek misterius, setelah jadi, rupanya amburadul seperti ini," katanya.

"Gagang pintu yang sebelumnya patah tidak digantinya, tidak ada tempat instalasi listrik. Pokoknya kacau," sambungnya.

Selama tukang mengerjakan bangunan itu, dirinya pernah berkomunikasi dengan pemborong ataupun perwakilan pemborong, namun sambutannya tidak mengenakkan.

"Rencana saya akan lapor ke penegak hukum," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Afifuddin ketika dikonfirmasi menyebut jika dirinya belum mendapatkan informasi terkait hal itu. 

"Harus dicek dulu ke lapangan," kata Afifuddin.

Namun demikian, Afifuddin mengatakan jika pembangunan sudah bagus, apalagi hanya menghabiskan dana Rp 90 juta.

"Sudahlah, itukan proyek kecil. Hanya Rp 90 juta. Itu sudah bagus, sudah dicet luar dalam," katanya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sumarsen Purba menyebut jika terjadinya pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat itu disinyalir karena ada kelalaian dari pihak penyedia yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Sumarsen, sebelum bangunan tersebut selesai, dinas kesehatan melalui PPTK ataupun tim selalu turun ke lapangan untuk memantau perkembangan pembangunan tersebut. Hal itu agar pembangunan sesuai dengan harapan.

"Kenapa terjadi hal seperti itu karena kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan. Kalau dinas kesehatan memantau, tidak bakal terjadi hal seperti itu," kata Sumarsen.