Cerita Komunitas Punk

Cerita Komunitas Punk Jelang Pemilu, Berharap Setara Melalui Hak Suara

Komunitas punk minta untuk disetarakan pada pemilu 2024 ini, tak terima dipandang sebelah mata hanya karena gaya hidup yang berbeda.

Penulis: Rohmayana | Editor: Heri Prihartono
Rohmayana/Tribun Jambi
Along dan Teman-temannya, Komunitas Punk asal Indramayu yang sudah Tinggal di Jambi 4 Tahun Terakhir ini 

Sementara itu, Junedi Singarimbun Caleg Provinsi dari Dapil Kota Jambi Partai PDI Perjuangan menilai bahwa punk juga memiliki hak yang sama untuk ikut dalam pesta demokrasi Februari 2024. Baginya sejak awal KPU memiliki data khusus terkait kelompok minoritas di Kota Jambi.

“Dari awal KPU sebenarnya harus tahu data dan seperti apa sosialisasi terhadap kelompok minoritas selama ini,” katanya.

Terkhusus kelompok punk, ia memaklumi bahwa pemerintah akan sulit dalam mendata. Namun menurutnya harus ada regulasi khusus agar kelompok seperti anak punk ini bisa menyampaikan kedaulatan politik.

Ia menilai bahwa mereka seperti tidak diikutsertakan dalam pesta demokrasi hingga mereka masa bodoh.

“Seharusnya sebagai pemerintah yang harus membuka kesadaran mereka, agar mereka mau untuk ikut dalam pemilu,” katanya.

Selama ini ia menilai bahwa kelompok punk memang tidak peduli dengan pemerintah dan pesta demokrasi.

Apalagi hingga saat ini di Kota Jambi tidak ada satupun kontestan caleg yang mau masuk ke kalangan punk seperti misalnya masuk ke kelompok disabilitas.

“Tapi itu jadi masukan buat saya, bahwa dari mereka memang harus didekati karena mereka sama dan punya hak yang sama,” katanya.

Sementara Umar Paruk caleg dari partai Gerindra mengatakan bahwa jika dilihat dari hak anak bangsa seharusnya kelompok punk juga memiliki hak untuk memilih. Namun baginya hal ini juga harus didasari keberadaan kelompok punk saat ini.

“Kalau mereka punya identitas pasti harus ikut menyuarakan hak suaranya. Tapi kalau mereka sudah berkeliaran dan tidak punya identitas lagi pasti akan kehilangan hak suaranya,” jelasnya.

Sedangkan Caleg PKS, Hizbullah mengaku bahwa pihaknya belum ada melakukan sosialisasi kepada anak punk secara khusus.

Baginya terlalu berat dan rumit jika pemerintah khususnya harus mengurus masalah kaum minoritas ini. Sehingga ia memilih untuk melakukan sosialisasi kepada warga yang memang mudah untuk dibina.

“Menurut saya ini pekerjaan yang paling rumit ya, anggarannya juga pasti besar,” katanya.

Partainya sendiri tidak ada mandat untuk terjun sosialisasi kepada anak punk secara langsung.

Namun secara personal, caleg ini mengaku siap menerima anak punk jika mereka ingin terlibat dalam kegiatan PKS. (*)

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved