Cerita Komunitas Punk Jelang Pemilu, Berharap Setara Melalui Hak Suara

Jumlah ini dibenarkan Fikri Alhabsyi, Kabid Rehab Sosial Dinas Sosial Kota Jambi. Berdasarkan datanya, sepanjang tahun 2023 hingga Januari 2024 ini komunitas punk yang terjaring sebanyak 46 orang di Kota Jambi.

Jumlah tersebut semuanya berasal dari luar kota Jambi. Menurut Fikri, selama setahun terakhir ini pihaknya hanya bisa menjangkau 46 komunitas punk di beberapa titik Kota Jambi.

Biasanya pihaknya mengamankan komunitas punk di kawasan Simpang Rimbo, Pal X, Tugu Keris, dan Pasar Kota Jambi.

“Kami mengaku memang tidak banyak yang terdata di Kota Jambi, karena kebanyakan mereka nomaden,” kata Fikri.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat mengaku tak ada data khusus terkait jumlah pemilu dengan kategori komunitas punk. Apalagi kebanyakan komunitas punk di Kota Jambi biasanya berasal dari luar kota Jambi.

Tak hanya itu, puluhan punk yang ada di Jambi juga terancam tak biasa menyuarakan hak pilihnya pada Februari 2024 mendatang. Hal ini terjadi jika komunitas punk tersebut berasal dari luar kota Jambi dan tidak memiliki kartu identitas.

“Kalau mereka (punk) itu tinggal di Jambi, mereka pasti bisa ikut memilih,” kata Deni Rahmat.

Namun jika tidak tinggal di Jambi dan tidak memiliki pekerjaan serta identitas maka dipastikan kelompok minoritas itu tidak bisa menyuarakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024.

Dijelaskan Deni Rahmat bahwa ada sembilan kategori yang bisa pindah memilih. Beberapa diantaranya yakni bertugas di tempat lain, Menjalani rawat inap, menjaga orang yang sakit, tertimpa bencana, tepidana, disabilitas, rehabilitasi narkoba, bekerja diluar negeri, dan lainnya.

Deni Rahmat sendiri merasa bingung dengan punk yang tidak memiliki kartu identitas termasuk dalam kategori mana.

“Kalau memang mereka disini kerja, bisa tunjukkan surat keterangan kerjanya, dengan mengurus pindah memilih di Jambi pasti mereka bisa ikut pesta demokrasi,” jelas Deni Rahmat.

Hingga saat ini pihaknya belum melakukan sosialisasi kepada kelompok minoritas terkait pemilu tahun 2024. Hal ini lantaran pihaknya tak memiliki anggaran khusus untuk sosialiasi kepada kamu marginal.

Pemilu lima tahun lalu pihaknya pernah melakukan sosialisasi terkait pemilu ke masyarakat berbasis netizen, kaum marginal, dan tokoh agama, khususnya komunitas punk.

“2019 dulu pernah sosaialsasi, tapi tahun ini nggak ada sosialisasi karena kita nggaka ada anggaran,” katanya.

Caleg Belum Jadikan Anak Punk Pemilih Potensial