Pj Bupati Sarolangun Hadiri Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Bersama Forkopimda Jambi

TRIBUN JAMBI.COM, SAROLANGUN- Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri hadiri rapat koordinasi penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor bersama Forkofimda Provinsi Jambi, Kamis (25/1/24).

Rakor itu dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi, dipimpin langsung Sekda Provinsi Jambi Sudirman, dihadiri oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Fajar Setyawan, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad, dan Kapolda Jambi yg diwakili oleh Karo Ops Polda Kombes Pol Yudha.

Tak hanya itu, rakor tersebut juga dihadiri oleh seluruh Walikota/Bupati Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jambi. Seluruh Dandim/Kapolres di wilayah Provinsi Jambi, seluruh Kalak BPBD di Wilayah Provinsi Jambi dan jajarannya lainnya.

Kata Bachril Bakri, rakor ini bertujuan membahas bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Jambi diakibatkan tingkat curah hujan yang sangat tinggi mulai dari bulan Desember 2023 yang diprediksi akan berakhir hingga bulan Maret 2024.

Banjir di Kabupaten Sarolangun sudah mulai surut, hanya di dua kecamatan Pauh dan Mandiangin masih tergenang karena wilayah nya rendah, namun tidak lagi merendami pemukiman penduduk.

"Jumlah yang terkena banjir kurang lebih sebanyak 8.485 rumah, sekarang sudah selesai, kami sekarang pasca banjir beberapa infrastruktur rusak akibat banjir dan 4 jembatan gantung. Kedepan kami berupaya bagaimana mengurangi dampak banjir dan membersihkan saluran juga penanaman pohon area yang ada di pantaran sungai," kata Bachril Bakri.

Ia juga menyebut, bantuan yang didapatkan dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah disalurkan ke korban terdampak banjir di seluruh Kecamatan.

Ia juga menyebut, dari kesimpulan rakor itu, bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu akibat pendangkalan sungai akibat aktivitas PETI dibeberapa wilayah serta pemanfaatan wilayah sempadan pinggiran sungai utk pemukiman merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

"Tak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya hutan menjadi salah satu penyebab bencana tanah longsor. Kedepan penanganan korban bencana alam harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat dan seluruh stackholder termasuk melibatkan pihak swasta," kata Bachril Bakri , Kamis (25/1/24).

Kegiatan itu juga ada pemberian bantuan kepada korban bencana alam harus dilakukan dalam wadah 1 pintu disetiap daerah untuk memudahkan pendistribusian bantuan logistik secara merata.

Penyiapan dapur umum harus tetap memperhatikan faktor-faktor kebersihan dan kesehatan.

"BNPB RI juga memberikan bantuan materiil (Tenda, selimut, obat-obatan, dan dana operasional penanganan bencana kepada Pemprov Jambi, Walikota/Bupati Kepala Daerah, Danrem 042/Gapu dan Kapolda Jbi masing-masing sebesar Rp 250 juta," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Belasan Ribu KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg dari Pemerintah Kabupaten Tanjabtim

Baca juga: Penanganan Banjir, BNPB Berikan Bantuan Siap Pakai ke Pemkab Muaro Jambi

Baca juga: Musrembang di Mandiangin, Camat Usulkan 7 Program Ini Segera Dilaksanakan