Pengamat Soal Jokowi Sebut Kepala Negara Boleh Memihak & Kampanye: Daripada Diam-diam Seolah Netral

Pengamat Politik LIMA Indonesia Ray Rangkuti sebut dukungan politik yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, nyatanya, tidak menaikan elektabilitas yang didukung.

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti tanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan kepala negara boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024.

Dia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyiratkan akan memihak itu jauh lebih baik ketimbang diam-diam seolah netral.

Ray Rangkuti menyampaikan itu dalam merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan ‘Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024’.

Menurutnya pernyataan terbuka Presiden Jokowi terlibat itu justru lebih baik.

Hal itu dibandingkan jika sang kepala negara seolah-olah tampak netral namun sebenarnya memihak.

Sehingga menurutnya hal itu akan memudahkan pengawasan terhadap langkah Presiden Jokowi.

“Bagi saya, pernyataan presiden bisa terlibat itu lebih baik. Dari pada diam-diam seolah netral, padahal kenyataan berbagai tindakan, ucapan dan lainnya terlibat dalam pemenangan."

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024: Tak Boleh Pakai Fasilitas Negara

Baca juga: Respon Gibran Soal Kabar Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam: Kami Hargai, Terimakasih

Baca juga: Mahfud MD Ingin dari Menko Polhukam, Ahmad Khairul Sebut Pukulan Telak Pemerintahan Jokowi

"Bukan saja karena memang aturan membolehkan presiden terlibat langsung, tapi juga akan lebih memudahkan pengawasan atasnya,” ucap Ray.

“Dan dengan begitu hukum pemilu bagi presiden aktif yang akan berkampanye dapat diterapkan. Antara lain dapat kampanye terbuka tapi harus terlebih dahulu menyatakan cuti dari tugas kepresidenan.”

Lebih lanjut, dia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dalam hal memperlihatkan dukungan politiknya.

Sebab dukungan politik yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, nyatanya, tidak menaikan elektabilitas yang didukung.

“Pemilih masih terlihat ragu apakah sepenuhnya pak Jokowi mendukung anaknya atau masih tetap mendua hati."

"Dalam hal ini kepada pasangan 03 yang hari demi hari memperlihatkan makin menebalkan asosiasi dirinya dengan visi pak Jokowi. Yang menyebabkan pemilih yang masih ragu-ragu lebih banyak beralih ke Ganjar dari pada ke Pak Prabowo,” ucap Ray.

“Makin hari, asosiasi ini akan makin menebal. Dan akan makin menebal seiring dengan waktu yang dapat membuat target satu putaran sulit bahkan bisa lebih menyulitkan di putaran kedua. Jadi, selamat datang di dunia terbuka, Pak Jokowi.”

Baca juga: Anies Tanggapi Jokowi Soal Kepala Negara Boleh Memihak & Kampanye di Pilpres 2024: Rakyat Bisa Nilai

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Namun yang terpenting kata Jokowi bahwa saat kampanye itu tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebab menurut ayah Gibran Rakabuming Raka itu bahwa berpihak merupakan hak setiap warga negara.

Presiden Jokowi menyampaikan itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," tambahnya.

Menurut Presiden Jokowi, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus.

Oleh sebab itu, kata dia, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh."

"Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.

Baca juga: Modus Mobil Box Isi Solar 3.000 Liter di SPBU, Sogok Petugas Rp 30 Ribu hingga Tunjukkan Barcode

Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden.

Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali.

Presiden Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujarnya.

Respon Anies Baswedan

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disebut dapat mencederai netralitas kepala negara.

Capres dari Koalisi Perubahan itu menilai sejauh ini dirinya masih memegang komitmen Jokowi terkait Pemilu 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya kata Anies, menyatakan netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca juga: 4 KKB Papua Tewas Ditembak saat Kontak Senjata, Aksi Beruntun Sejak Pekan Lalu

Anies Baswedan juga masih mengingat pernyataan dari pihak istana bahwa kepala negara akan bersikap proporsional dalam Pilpres 2024.

Kepala negara pastinya akan mengayomi, memfasilitasi semua capres dan cawapres yang berkompetisi di Pemilu 2024.

"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral."

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ujar Anies di sela kampanye di DI Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Anies Baswedan menjelaskan, tujuan dirinya menjadi Capres tidak terlepas untuk menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum dan semua kewenangan merujuk pada aturan hukum, bukan kepada selera semata.

Dia juga mengingatkan kepentingan kepala negara bersifat murni untuk kepentingan masyarakat bukan beralaskan kepentingan perorangan atau kelompok.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju," ujar Anies Baswedan.

Namun, Anies menyerahkan penilaian pernyataan Presiden Jokowi soal presiden bisa kampanye dan memihak kepada ahli-ahli hukum tata negara, apakah hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak."

"Karena negara kita masih menggunakan hukum, jadi kita rujuk kepada aturan hukum aja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," ujar Anies.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Respon Gibran Soal Kabar Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam: Kami Hargai, Terimakasih

Baca juga: Ammar Zoni Bersumpah Tak Akan Pakai Narkoba Lagi Saat Peluk Jenazah Sang Ayah

Baca juga: Mahfud MD Ingin dari Menko Polhukam, Ahmad Khairul Sebut Pukulan Telak Pemerintahan Jokowi

Baca juga: Sidak Harga di Pasar, Bachril Bakri Sebut Harga Sembako di Sarolangun Sudah Stabil