Hindari Konflik saat Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur dari Kabinet

TRIBUNJAMBI.COM, KENDAL - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Baca juga: Kematian Satu Santri Ponpes Raudatul Mujawidin di Tebo Belum Temui Titik Terang

Baca juga: Lihat Bendera Parpol atau Caleg Semrawut, Jangan Dicopot Sendiri, Laporkan ke Bawaslu

Setelah Ganjar dan Mahfud MD mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar Pranowo.

Baca juga: Bupati Tanjab Barat Ingatkan Wali Murid untuk Dorong Anaknya Melanjutkan Pendidikan Tinggi

Baca juga: 4 Potret Ayah Ammar Zoni Bersama Anak-anak irish Bella Sebelum Meningal Dunia, Dekat dengan Cucu

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga tidak mempersoalkan menteri Kabinet Indonesia Maju menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran.

Meski demikian, dia mengingatkan menteri yang mendukung pasangan calon tertentu tidak menggunakan fasilitas negara.

"Enggak apa-apa, yang penting jangan memakai fasilitas negara. Itu menjadi fair," kata Ganjar.

Selain Erick, kata Ganjar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mendukung Prabowo-Gibran.