7 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Belum Mencapai UHC, Dinkes Targetkan Tahun Ini

“Yang dimaksud di sini adalah, rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL) atau yang disebut rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang, setelah punya Kartu Indonesia Sehat (KIS),”

"Jadi jika tidak digunakan berturut-turut dalam 6 bulan, otomatis akan terblokir oleh sistem supaya masyarakat mengetahui ini sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari kartu KIS ini," bebernya.

Maksud lain dari kartu (JKN) adalah, merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

"Manfaat Kartu JKN, sama dengan kartu ansuransi mengcover pembiayaan pada rawat jalan maupun rawat inap, gratis," paparnya.

Untuk tahun ini, kata Dewi, Dinas Kesehatan akan terus mengupayakan percepatan dengan mengaktifkan kembali UHC bagi beberapa daerah.

"Jadi kita punya SK tim untuk percepatan ini, mudah-mudahan SK ini bisa saling bergerak dengan cepat juga, dan kami juga butuh kerjasama dengan Kabupaten/Kota, juga terutama masalah data ini memang kita harus aktif untuk update di Dinas Sosial," paparnya.

Terkait anggaran yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jambi, dia mengatakan 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan Rp 56 miliar untuk penerima bantuan iuran (PBI).

"Untuk tahun 2024, nampaknya tidak ada pengurangan ya, justru kalau bisa di tambah," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: KPU Tebo Akan Distribusikan Logisitik Pemilu Empat Hari Sebelum Pencoblosan

Baca juga: Kesiapan Hadapi Pemungutan Suara, KPU Tanjab Timur Akan Gelar Bimtek Bagi Anggota KPPS

Baca juga: Anak Ko Apex Panggil Dinar Candy Sebutan Mami, Bukti Sudah Nikah Siri?