Anies-Muhaimin Janji Bakal Kembalikan Marwah KPK Jika Terpilih di Pilpres 2024, Apa Solusinya?

TRIBUNJAMBI.COM - Calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menguatkan KPK jika terpilih di Pilpres 2024.

Salah satu upaya penguatan tersebut dengan melakukan revisi Undang-Undang Lembaga Antirasuah itu.

Sehingga hal itu diharapkan bakal mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. 

Undang-Undang yang yang akan direvisi tersebut yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahanr Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Anies Baswedan menyebutkan, revisi UU KPK diyakini akan membuat KPK kembali memiliki kekuatan dan kemampuan menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi.

"Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-undang KPK."

"Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat," ujar Anies dalam pidatonya di acara Paku Integritas di KPK, Rabu (17/1/2024). 

Baca juga: Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin akan Pidanakan yang Politisasi Bansos untuk Menangkan Calon Tertentu

Baca juga: Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Duga Ada Konspirasi Memenangkan Prabowo-Gibran, Ini Temuannya

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Capres Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Jawa Tengah dari Litbang Kompas

Selain merevisi UU KPK, Anies-Muhaimin juga mendorong adanya standar etika yang tinggi di tubuh KPK.

Dia masih mengingat saat pegawai KPK menghadiri undangan, pegawai tidak mau ikut serta dalam kegiatan yang tidak didanai oleh KPK. 

Jika standar tinggi ini ditekankan kembali maka tidak hanya UU yang bisa membuat kekuatan dan kemandirian.

Tetapi di tubuh KPK baik pimpinan maupun staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. 

"Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, dari tingkat pimpinan yang diusulkan presiden maupun rekrutmen staf."

"Bukan sekadar mencari pekerjaan tetapi menjadi tempat memberantas korupsi," ujar Anies. 

Anies Baswedan menambahkan, Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) perlu dioptimalisasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong penyelenggara negara yang tidak patuh dalam LHKPN mendapat sanksi demosi atau reposisi atau sanksi lainnya. 

Baca juga: Siang Ini Istri Mantan Gubernur Jambi Akan Transfer Uang Suap Ketok Palu ke Rekening KPK