BPJS Kesehatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke Kades dan Perangkatnya di Tanjab Barat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan sosialisasi kepatuhan terhadap pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepada kepala desa, perangkat desa dan aplikasi e dabu.

Sosialisai dilakukan di Gedung Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu (17/1/2024) melibatkan 114 Kepala Desa, beserta perangkat.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muhammad Natsir.

Pada kegiatan itu, BPJS juga mengundang pemateri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Barat dalam hal ini dihadiri Kasi Datun.

Para peserta diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemateri berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan lain sebagainya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Sri Widyastuti menyampaikan, bahwa BPJS Kesehatan Cabang Jambi mendorong kepala desa beserta perangkat desa tehadap pencapaian kepesertaan program JKN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ia menerangkan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 1 Januari 2024 kepesertaan baru diangka 84,85 persen, sedangkan tahun 2024 ini sesuai dengan RPJMN seharusnya sudah diangka 98 persen.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengumpulkan kepala desa beserta perangkat nya bertujuan, pertama memastikan bahwa seluruh kepala desa dan perangkat nya terdaftar kedalam program JKN sesuai dengan segmen nya.

Kemudian yang kedua, mengajak seluruh kepala desa beserta perangkat nya untuk bisa melakukan pendataan, bisa melakukan validasi terhadap masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Dirinya menyebut, dari 114 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ter registrasi semua, namun beberapa yang terdaftar di segmen yang lain dan akan dimasukkan ke segmen yang seharusnya.

"Ada yang terdaftar di segmen yang lain, ini yang mau kita masukkan ke segmen yang seharusnya," ujarnya.

Dia menyebutkan, semua desa sudah ter registrasi, namun jika dilihat secara detail kepala desa dan perangkat nya belum 100 persen pada segmen yang seharusnya.

Dirinya berharap, kedepannya seluruh kepala desa beserta para perangkat nya terdaftar semua, kemudian dengan aplikasi yang ada mereka bisa melakukan update.

Dan tak kalah penting kata kepala cabang ini adalah, desa bisa melakukan pendataan warga nya masing-masing, yang belum memiliki jaminan kesehatan, kedua yang sudah memiliki jaminan kesehatan apakah mereka benar-benar bisa memanfaatkan fasilitas itu.

"Kartu nya aktif, tentu nya dengan pendataan dari desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan, kita harapkan bisa mendorong angka cakupan peserta Kabupaten Tanjung Jabung Barat," ungkapnya.