Sosok Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Usai Berseteru dengan Luhut Binsar Pandjaitan

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti jadi terdakwa kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, aktivis yang berseteru dengan Luhut Binsar Pandjaitan, namun berakhir vonis bebas.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, terdakwa tindak pidana dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan divonis bebas, di PN Jakarta Timur pada Senin (8/1/2024).

Hakim menyatakan dakwaan jaksa terhadap Haris Azhar tidak terbukti.

"Memutuskan, menyatakan Terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," ucap ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Membebaskan Terdakwa Haris Azhar," ucap hakim.

Menurut hakim, seluruh dajkwaan dinyatan tidak terbukti.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Terdakwa Kasus Lord Luhut Divonis Bebas

Baca juga: Prabowo Tantang Ganjar & Anies Diskusi Bareng Buka-Bukaan Soal Data Kemenhan Usai Debat Pilpres 2024

Selain membebaskan, hakim juga merehabilitasi nama baik Haris Azhar.

Hakim juga membebaskan Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan.

Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Haris dan Fatia berbincang dalam podcast di YouTube berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam".

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Keberatan dengan tudingan itu, Luhut melaporkan keduanya ke polisi atas perkara pencemaran nama baik.

Kasus ini pun bergulir di persidangan.

Haris Azhar dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp 1 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, jaksa menuntut Fatia dihukum penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 500.000 subsider tiga bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU menilai bahwa Haris dan Fatia secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Baca juga: KPU Kota Jambi Libatkan 400 Orang Sortir dan Lipat Surat Suara DPRD Provinsi Jambi

Baca juga: Kekecewaan Prabowo Subianto pada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan usai Debat Capres

Sosok Haris Azhar

Haris Azhar adalah advokat yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1999.

Haris sempat menempuh pendidikan Pascasarjana Filsafat di Universitas Indonesia selama 2000 sampai 2003, tetapi tidak selesai.

Setelah itu dia melanjutkan Pascasarjana bidang Hak Asasi Manusia ke University of Essex, Inggris dan lulus pada 2010. Sejak lulus kuliah, Haris mulai aktif di KontraS.

Karir Haris di lembaga itu diawali dengan menjadi sukarelawan Divisi Advokasi dan terus naik hingga akhirnya menjadi Koordinator pada 2015. Setahun kemudian masa jabatan Haris di KontraS berakhir.

Setelah menimbang-nimbang tentang langkah karir selanjutnya, Haris memutuskan mendirikan firma hukum dan hak asasi manusia Lokataru bersama Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim.

Kasus-kasus hukum yang ditangani Haris di Lokataru mulai dari perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hingga kasus perceraian.

Selain bekerja di Lokataru, Haris mengajar paruh waktu di almamaternya Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selain itu Haris juga mendirikan dan mengelola situs hakasasi.id.

Baca juga: Kekecewaan Prabowo Subianto pada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan usai Debat Capres

Baca juga: Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh Kebakaran, 7.000 Orang Terlantar

Sosok Fatia Maulidiyanti

Fatia bisa disebut mengikuti jejak Haris. Menurut paparan yang dikutip dari situs KontraS, jebolan Prograsm Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan itu juga alumnus dari Sekolah Hak Asasi Manusia (SeHAMA) KontraS pada 2014.

Sejak itu Fatia menekuni karir sebagai aktivis HAM di KontraS.

Dia pernah menjadi Kepala Divisi Advokasi Internasional.

Lewat jabatan itu, Fatia terus melanjutkan agenda advokasi nasional pada beberapa kasus ke ranah internasional, baik melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun melakukan advokasi jejaring internasional yang ditujukan untuk kampanye, seperti pada kasus Munir, kebebasan sipil, isu ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu hak asasi manusia lainnya.

Fatia Maulidiyanti diangkat menjadi Koordinator periode 2020 – 2023 menggantikan Yati Andriyani yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS periode 2017 – 2020.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: KPU Sarolangun Catat Ada Ratusan Orang Ajukan Pindah Memilih, Ini Alasannya 

Baca juga: KPU Kota Jambi Libatkan 400 Orang Sortir dan Lipat Surat Suara DPRD Provinsi Jambi

Baca juga: TKD Prabowo-Gibran Makan Siang di Rumdis Bupati Tanjab Barat, Ini Kata Kabag Prokopim