Warga Kecewa Tak Bisa Bertemu Gubernur Jambi dan Dewan Saat Aksi, Ancam Akan Datangi Rumah Dinas

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Massa aksi gabungan masyarakat, LSM dan mahasiswa menggelar aksi demontrasi di area kantor gubernur Jambi, menolak stokpile batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di lingkungan penduduk.

Ratusan lebih masyarakat itu datang dari wilayah masing-masing, dari Kelurahan Aur Kenali, Desa Mendalo Darat, Mendalo Laut, Walhi Jambi dan Bem UIN STS Jambi.

Kedatangan massa aksi untuk menyampaikan penolakan terhadap stokpile tersebut nyatanya tidak dihiraukan oleh pemangku jabatan, padahal massa aksi berkali-kali memanggil gubernur Jambi Al Haris dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan toa dan teriakan saat para penjabat menggelar paripurna HUT Jambi.

Setelah puas berorasi dengan toa dan poster penolakan, masyarakat membubarkan diri karena kecewa dengan gubernur maupun DPRD Jambi.

Thawaf Aly, kordinator lapangan massa aksi mengaku masyarakat sangat kecewa dengan pimpinan Jambi Alharis karena enggan menemui massa aksi dari masyarakat.

"Kita hanya menyampaikan aspirasi kita untuk menolak. Itu yang sudah kita sampaikan dengan harga mati menolak bahkan pertemuan di balai PU kami sepakat tidak hadir," kata Thawaf, Sabtu (6/1/2023).

Dengan adanya kekecewaan masyarakat, Thawaf menyebutkan massa akan menggelar kembali aksi demontrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi dan menyeru ke rumah dinas gubernur Jambi.

"Hari ini ada 1.000 orang, untuk besok akan lebih ramai dari pada ini. Yang jelas dari 26 RT Aur Kenali, Mendalo Darat dan Laut menolak," ujarnya.

Thawaf membantah bahwa argumen dari perushaan yang menyebut lokasi stokpile batubara jauh dari pemukiman warga.

"Itu hanya bicara perusahaan saja, buktiknya sodara bisa melihat sendiri dimana dibangunnya, bagaimana jarak dari perumahan, sekolah dari Paud sampai SMA di sana, bahkan Intek PDAM," sebutnya.

Dia juga mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan statment yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Jambi Sudirman karena hanya ada delapan rumah yang terdampak dengan pembangunan stokpile batubara tersebut.

"Ini mengalihkan isu, seolah-olah yang terdampak hanya 8 rumah dan itu akan di ganti untung. Tapi 8 rumah itu sepakat tidak akan menjual, tidak mau ganti untung atau ganti rugi," kata Thawaf.

Dia menambahkan, kedepan bila tidak ada kejelasan dari pemerintah provinsi Jambi dan DPRD provinsi Jambi. Maka masyarakat akan mengubah pemerintah ke pengadilan.

"Pemerintah akan kita gugat, karena kebijakannya keliru dan bertolak belakang dengan RT/ RW kota Jambi dan sudah sangat jelas, disana hanya boleh pemukiman dan pertanian tidak ada industri," tutupnya.

Sementara itu, Direktur WALHI Jambi Abdullah memandang permasalahan stockpile dan jalan khusus Batubara ini merupakan buah dari relasi antara pengusaha dan penguasa.