Tak Ditemui Gubernur Jambi, Massa Pendemo Tolak Stockpile Batubara di Aur Kenali akan Datangi Rumdin

TRIBUNJAMBI.COM - Tak ditemui Gubernur Jambi atau DPRD Provinsi Jambi, warga yang demo penolakan stockpile batubara di Aur Kenali, ancam datangi rumah dinas gubernur.

Massa yang berdemo terdiri dari warga Kelurahan Aur Kenali, Desa Mendalo Darat, Mendalo Laut, Walhi Jambi dan Bem UIN STS Jambi.

Massa menggelar demo bertepatan dengan paripurna HUT Provinsi Jambi, Sabtu (6/1/2024).

Kedatangan massa aksi untuk menyampaikan penolakan terhadap stockpile batubara tidak dihiraukan oleh pemangku jabatan, padahal massa aksi berkali-kali memanggil Gubernur Jambi Al Haris dan DPRD Provinsi Jambi dengan toa.

Setelahnya, massa membubarkan diri dengan rasa kecewa.

Koordinator lapangan massa Thawaf Aly mengaku sangat kecewa dengan Gubernur Jambi Al Haris karena enggan menemui massa aksi dari masyarakat.

Baca juga: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Jambi Tidak Berlaku Lagi Mulai Januari 2024

Baca juga: Warga Kecewa Tak Bisa Bertemu Gubernur Jambi dan Dewan Saat Aksi, Ancam Akan Datangi Rumah Dinas

"Kita hanya menyampaikan aspirasi kita untuk menolak. Itu yang sudah kita sampaikan dengan harga mati menolak bahkan pertemuan di balai PU kami sepakat tidak hadir," kata Thawaf, Sabtu (6/1/2023).

Dengan adanya kekecewaan masyarakat, Thawaf menyebutkan massa akan menggelar kembali aksi demontrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi dan menyeru ke rumah dinas Gubernur Jambi.

"Hari ini ada 1.000 orang, untuk besok akan lebih ramai dari pada ini. Yang jelas dari 26 RT Aur Kenali, Mendalo Darat dan Laut menolak," ujarnya.

Thawaf membantah bahwa argumen dari perushaan yang menyebut lokasi stokpile batubara jauh dari pemukiman warga.

"Itu hanya bicara perusahaan saja, buktiknya sodara bisa melihat sendiri dimana dibangunnya, bagaimana jarak dari perumahan, sekolah dari Paud sampai SMA di sana, bahkan Intek PDAM," sebutnya.

Dia juga mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan statment yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Jambi Sudirman karena hanya ada delapan rumah yang terdampak dengan pembangunan stokpile batubara tersebut.

"Ini mengalihkan isu, seolah-olah yang terdampak hanya 8 rumah dan itu akan di ganti untung. Tapi 8 rumah itu sepakat tidak akan menjual, tidak mau ganti untung atau ganti rugi," kata Thawaf.

Baca juga: Surat Suara Pemilu Sudah Tiba di Tanjab Barat, KPU Pastikan Tersegel

Dia menambahkan, kedepan bila tidak ada kejelasan dari pemerintah provinsi Jambi dan DPRD provinsi Jambi. Maka masyarakat akan mengubah pemerintah ke pengadilan.

"Pemerintah akan kita gugat, karena kebijakannya keliru dan bertolak belakang dengan RT/ RW kota Jambi dan sudah sangat jelas, disana hanya boleh pemukiman dan pertanian tidak ada industri," tutupnya. (Tribunjambi.com/Rifani Halim)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Paparkan Isu Aktual yang Dihadapi Provinsi Jambi, Dari Jalan Khusus Batubara Hingga Sentusa

Baca juga: DPRD Gelar Paripurna HUT Provinsi Jambi ke-67, Edi Purwanto Sampaikan Komitmen 5 Tahun

Baca juga: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Jambi Tidak Berlaku Lagi Mulai Januari 2024