Berita Jambi

Minta Segera Selesaikan Temuan BPK RI, Sekda Provinsi Jambi Wanti APH Bakal Masuk

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rekanan segera menyelesaikan temuan

Penulis: A Musawira | Editor: Herupitra
Tribunjambi/Danang
Sekda Sudirman 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rekanan segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

Penyelesaian ini harus segera dilakukan hingga 31 Desember 2023.

“Kami kasih limit waktu sampai 31 Desember ini, karena temuan ini menjadi perhatian BPK terkait tindak-lanjut itu,” katanya, baru-baru ini.

Pemprov Jambi kata Sekda sudah menyurati OPD, rekanan dan ASN yang mempunyai tunggakan untuk segera mengembalikan temuan itu.

“Tindak-lanjut temuan BPK sudah sering kami lakukan. Jadi terkahir, dua malam kemarin saya pimpin rapat langsung untuk menagih temuan-temuan BPK terutama dari pihak ketiga. Termasuk juga ASN yang ada tunggakan,” jelasnya.

Sudirman berharap ada komitmen dari rekanan untuk mengembalikan temua itu. Dirinya menargetkan di atas 75 persen penyelesaian dari tindak lanjut ini.

Baca juga: Wanita Kejar Jambret hingga Masuk Lubang Proyek di Kota Jambi

Baca juga: Rekomendasi Destinasi Wisata Jambi, Kerap Jadi Favorit Anak saat Libur Sekolah

“Sudah pernah kami sidangkan rekanan-rekanan yang tidak mengembalikan itu. Dari sejak 2010 hingga 2022 sudah kami tempuh langkah-langkah itu,”

“Iya, masih mendominasi memang di Dinas PUPR. PUPR nampak terasa besar karena rekanan itu kan banyak, ada yang Rp 100 juta ada yang di bawah Rp100 juta. Kemarin, kami panggil untuk bisa diselesaikan semua sampai Desember. Kita lihat lagi perkembangannya,” ujarnya.

Sekda mewanti-wanti jangan sampai APH yang akan masuk, untuk itu Kepala OPD untuk segera melalukan langkah pengembalian kerugian negara, kalau dibiarkan saja tetap akan tertumpuk.

“Temuan itu tidak hanya di tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya, hampir setiap OPD pasti ada. Dinas kesehatan, dinas PUPR yang masih mendominasi, Dinas Pendidikan sudah mulai tertib. Jadi kalau sudah untuk menyangkut temua keuangan itu harus dikembalikan,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kejar Jambret hingga Masuk Lubang Proyek, Wanita di Kota Jambi Lapor Polisi

Baca juga: Ganjar Luncurkan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, Warga: Doa Anak Saya Terkabulkan

Baca juga: Contoh Penerapan Asesmen Dalam Kurikulum Merdeka yang Tepat

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved