Pendapat Anies, Prabowo, Ganjar Soal Pemberantasan Korupsi - Dimiskinkan, Nusakambangan, Revisi UU

Tak hanya itu, Ganjar memaparkan terkait data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian terjadi.

"Dan itu equivalent kalau bisa kita pakai untuk membuat Puskesmas kira-kira 27.000," kata Ganjar.

"Edukasi itu harus ditunjukkan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu memutuskan itu," tambahnya.

Baca juga: Dukungan All Out dari Masyarakat Jambi untuk Putra Asal Sarolangun, Edi Purwanto Maju ke DPR RI

Anies Baswedan

Lantas, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengeluarkan pendapatnya soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anies mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan untuk menangani masalah ini.

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies dalam debat capres, Selasa malam.

Anies juga mengatakan, undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang."

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.

Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.

"Keempat, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," ucap Anies.

Baca juga: Penjelasan Ending Leave the World Behind, Maksud Serial FRIEND di Film Ini

Baca juga: Download MP3 DJ Remix Mixtape Dutch 2023 Full Bass, Convert Lagu di YTMP3 Gratis

Prabowo Subianto