Pendapat Anies, Prabowo, Ganjar Soal Pemberantasan Korupsi - Dimiskinkan, Nusakambangan, Revisi UU

TRIBUNJAMBI.COM - Tiga Calon presiden (capres) 2024 bicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Debat pertama capres digelar di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Berikut pendapat Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto soal Pemberantasan Korupsi

Ganjar Pranowo

Ganjar menyoroti soal penegakkan hukum yang bakal dilakukannya jika terpilih sebagai presiden RI di 2024.

Ganjar Pranowo mengatakan, penegakkan hukum awal bagi pelaku koruptor adalah dengan memberikan mereka kemiskinan.

"Dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini maka yang harus dilakukan (bagi pelaku koruptor) adalah kemiskinan," kata Ganjar dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar menambahkan, nantinya ia akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan, para koruptor harus dibawa dan ditahan di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Hal itu, dilakukan guna memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Baca juga: Debat Pilpres bukan Forum Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Kuat di Sektor Hukum

Baca juga: Dukungan All Out dari Masyarakat Jambi untuk Putra Asal Sarolangun, Edi Purwanto Maju ke DPR RI

"Kedua adalah perampasan aset. Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset. Dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," tegasnya.

Kemudian, Ganjar juga menyebut, seorang pemimpin harus memberikan contoh melalui gaya hidup sederahana dan tidak bermewah-mewahan untuk mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan, dua hal penting untuk para pejabat.

"Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik. Sehingga saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan."

"Kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul," katanya.