Pilpres 2024

Anies Baswedan Kritik Pembangunan IKN: Tujuan dan Langkah yang Dikerjakan Itu Tidak Nyambung

Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan kembali mengkritik pemerintah dengan menyebutkan tujuan dan langkah pembangunan IKN tidak nyambunng

Editor: Darwin Sijabat
Capture Kompas TV
Capres nomor urut 01 di Pilpres 2024, Anies Baswedan kembali mengkritik pemerintah dengan menyebutkan tujuan dan langkah pembangunan IKN tidak nyambung. 

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Anies Baswedan Janji Revisi UU ITE

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan merevisi UU ITE jika terpilih jadi presiden di Pilpres 2024 karena adanya sebutan Wakanda dan Konoha saat mengkritik pemerintah.

Janji itu disampaikannya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Rabu (22/11/2023).

Dia menyampaikan janji itu demi menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia.

Sebab, Anies Baswedan menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak disampaikan langsung. Melainkan menggunakan istilah tertentu seperti Wakanda ataupun Konoha.

Awalnya pasangan Muhaimin Iskandar itu menyampaikan bahwa saat ini dihadapkan dengan terjadinya penurunan demokrasi di tanah air.

"Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan," kata Anies Baswedan dilansir dari KompasTV.

Menurutnya bahwa kritik itu sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia.

"Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdasakan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Lilik Gunawan Bakal Lelang Yamaha NMAX untuk Bantu Warga Palestina

Sehingga menurutnya bahwa kebebasan pendapat sangat penting untuk dikembalikan kepada rakyat.

“Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah wakanda, dengan istilah konoha hanya kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada UU ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu rencana akan direvisi ke depannya,” ujar Anies.

Anies menilai bahwa kebebasan berpendapat merupakan sesuaui yang penting bagi rakyat.

“Kami memandang kebebasan menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum,” katanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Jambi Hari Ini Diprediksi Hujan hingga Pukul 18.19 WIB

Baca juga: Serapan Anggaran Sarolangun Baru 68,6 Persen, Pj Bupati Minta SKPD Kebut Realisasi

Baca juga: Nasib Pilu Bocah 4 Tahun di Tangerang, Disiksa Ibu Tiri hingga Tak Diberi Makan

Baca juga: Eks Ketua MK Anwar Usman Kembali Dilaporkan, Diduga Langgar Etik Atas Pernyataan Pasca Putusan MKMK

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved