Politisi PDIP Ungkap Sejumlah Menteri Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi, Sudah Temui Megawati?

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) disebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin.

Bahkan sejumlah menteri itu disebut telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan politisi PDIP, Deddy Sitorus.

Dia menyebutkan bahwa beberapa menteri dari PDI Perjuangan itu telah menemui Megawati Soekarnoputri.

Mereka menemui Megawati menyatakan ingin mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

Ketika Megawati Soekarnoputri mendengar hal itu, dia memilih menyinggung tanggung jawab seorang menteri.

"Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat."

Baca juga: Politisi PDIP Sebut Jokowi Berubah Karena Badut Politik di Istana, Tak Dukung Ganjar-Mahfud?

Baca juga: Oknum Perwira Polisi Diduga Penyebab Lambatnya Pengusutan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Baca juga: BMKG Ingatkan NTT Potensi Dikepung Gempa Dasyat, Ini Daftar Gempa Bumi di Kupang 1 Bulan Terakhir

"Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silahkan," kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

Deddy menyebut PDI Perjuangan mempersilakan Presiden Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan.

Hal itu jika sudah tidak sejalan dengan keinginannya.

Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDI Perjuangan.

"Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya," katanya.

Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Presiden Jokowi.

"Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak," kata dia menambahkan.

Disebut dalam posisi sulit

Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDI Perjuangan.

Baca juga: 5 Poin Kritik Nasdem ke Jokowi, Surya Paloh: Tak Ada Kekuasaan yang Tidak Berakhir

Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

PDI Perjuangan merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tetapi justru menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan," ujar Vishnu dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai "tersandera" oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.

Baca juga: Siapa Oknum Perwira Polisi yang Diduga Penyebab Pengususutan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Lambat?

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," kata akademisi asal Universitas Indonesia itu.

Dia mengatakan para menteri dari PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," kata dia menjelaskan.

Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.

Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.

Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.

PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.

"Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang."

Sementara itu, Jokowi memilih bungkam ketika diminta buka suara tentang para elite PDIP yang mengaku kecewa karena merasa ditinggalkannya.

Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat hanya tertawa sambil mengatakan enggan berkomentar.

“Saya tidak ingin mengomentari,” kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: 5.000 Pelajar Ramaikan Senam Poco-Poco Massal Peringatan HUT Batanghari ke 75

Baca juga: Krisdayanti Ungkap Reaksi Ameena Saat Bertemu Adiknya Usai Aurel Melahirkan

Baca juga: Bawaslu Tanjab Barat Perketat Pengawasan Masa Sosialisasi Partai Politik

Baca juga: Siapa Oknum Perwira Polisi yang Diduga Penyebab Pengususutan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Lambat?

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com