Sengketa PBB Vs KPU Muaro Jambi, Bawaslu Sebut Tak Menemukan Kesepakatan

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI -- Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Muaro Jambi bakal melaporkan KPU Kabupaten Muaro Jambi ke DKPP gegara Bacalegnya TMS. Namun sebelum sampai di sana, pihaknya juga telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.

Laporan ini merupakan buntut dari pencoretan salah satu Bacaleg mereka oleh KPU pada pengumuman DCT beberapa waktu lalu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, Elfi Prasetya ketika dikonfirmasi menyebut, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan mediasi. Namun demikian, dari mediasi tersebut kedua belah pihak tidak menemukan titik temu alias jalan buntu.

"Mediasi sudah, tapi tidak menemukan kesepakatan," kata Elfi.

Dengan demikian, pihaknya akan masuk ketahap selanjutnya yaitu ajudikasi. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan dari ajudikasi adalah untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang sedang berlangsung.

Menurut Elfi, proses ajudikasi akan direncanakan pada 14 November 2023 mendatang.

"Jika tidak ada halangan, akan digelar Minggu depan," katanya.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Muaro Jambi Wahyudi menyebut jika dianya telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan telah dilakukan mediasi namun mereka belum menerima atau tidak sepakat dengan hasil mediasi tersebut.

Menurut dia, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan TMS kepada caleg mereka atas nama Dodi. Dia TMS karena terdaftar di dua partai yaitu PBB dan Perindo.

"Kami akan bawa persoalan ini ke DKPP," kata Wahyudi.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Majelis Pertimbangan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro  Masrul Achmad. Menurut dia, KPU telah lalai dalam melakukan atau menetapkan aturan di mana seharusnya KPU tidak melakukan TMS kepada Caleg mereka atas nama Dodi. Jika dilakukan TMS di PBB, maka di Perindo juga harus TMS.

"Kami minta keduanya di TMS kan," kata Masrul Achmad.

Putra mantan Bupati Muaro Jambi itu menyebut jika caleg yang bernama Dodi tersebut tidak memiliki itikad baik, dimana sebelumnya semua berkas pencalonan telah diurus oleh tim PBB, namun setelah DCT keluar, dengan gampangnya dia memilih Perindo sebagai Partai yang akan mengusungnya di Pileg 2024 mendatang.

"Berkas yang dimasukkan ke Perindo itu merupakan berkas yang kami urus sebelumnya. Setelah DCT, enak saja dia pilih Perindo. Jadi jika KPU TMS di PBB, maka di Perindo juga harus di TMS kan," terangnya.

"Si Dodi sampai masa akhir pencermatan tanggal 3 Oktober tidak pernah mengajukan pengunduran diri," sambungnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi Supriadi ketika dikonfirmasi membenarkan jika PBB mempersoalkan Bacaleg mereka yang di TMS. 

Dalam aturan yang berlaku, jika ada kegandaan dari data bacaleg, maka Bacaleg tersebut harus memilih partai yang mana. Ternyata pada limit terakhir, yang bersangkutan lebih memilih partai perindo untuk menjadi partainya di pemilihan legislatif 2024 mendatang.

"Secara otomatis namanya di partai PBB itu TMS di silon," kata Supriadi.

Menurut dia, sebelum ditetapkan sebagai DCT, Bacaleg masih diberikan kesempatan untuk keluar dari daftar caleg sementara, bahkan juga tidak dilarang jika mereka ada yang pindah partai. Asalkan telah memenuhi mekanisme yang berlaku.

"Bukti kita lengkap. Ada surat dari yang bersangkutan jika memilih Perindo sebagai partainya di Pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya siap menghadapi proses dalam sengketa ini.