Eks Ketua MK Anwar Usman Sebut MKMK Menyalahi Aturan: Sidang Pelangaran Etik Digelar Tebuka

TRIBUNAJMBI.COM - Mantan Ketua mahkamah konstitusi (MK) Anwar Usman menyebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah menyalahi aturan.

Sidang tersebut mengadili para hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran itu saat memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebab, sidang yang digelar MKMK dalam mengadili para hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik digelar secara terbuka.

Dia menilai hal tersebut melanggar norma dan tidak sesuai dengan Peraturan MK.

Menurut Anwar Usman, selain menyalahi aturan, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan MK.

Tugas MKMJ yakni untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi.

Baca juga: PDIP ke Bobby Nasution Usai Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024: Segera Mundur

Baca juga: Gempa Terkini Kamis 9 November 2023 Getarkan Timor Tengah NTT, BMKG: Bermagnitudo 2,6

Baca juga: SKD CPNS 2023 Dimulai, Ini Ketentuan Saat Mengikuti Ujian

“Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka,” kata Anwar saat konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (9/11/2023).

“Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan,” imbuhnya.

Sementara terkait putusan sanksi yang dijatuhkan kepada hakim konstitusi, Anwar menyebut bahwa terlepas dari dalil melakukan terobosan hukum, MKMK telah melanggar norma terhadap ketentuan yang berlaku.

“Begitu pula halnya, tentang Putusan Majelis Kehormatan MK, meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Namun demikian, Anwar Usman mengaku tidak ingin mengacaukan proses persidangan MKMK ketika itu dengan melakukan intervensi.

“Sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung,” ucap Anwar.

Seperti diketahui, peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK mengatur bahwa pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan secara tertutup.

Namun, MKMK mengadakan sidang terbuka untuk pemeriksaan kepada pelapor dan sidang tertutup untuk hakim terlapor.

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Gibran Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 dari Hasil Putusan Tak Beretika