Penanganan Kabut Asap di Jambi: Ihsan Yunus Minta Evaluasi Izin Konsesi yang Terbakar

Persoalan ini juga akan menjadi salah satu konsentrasi Ihsan untuk dicari penyebab dan simpul-simpul permasalahannya kenapa konsesi perusahaan restorasi jadi sasaran perambahan oleh masyarakat.

Sementara, untuk perusahaan-perusahaan perkebunan sebagian besar sudah ikut berpartisipasi dalam penanganan kebakaran hutan di sekitar arealnya, terutama dalam radius 5 kilometer bila terjadi kebakaran lahan akan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

Ihsan mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasional dan berakibat kepada timbulnya kebakaran hutan dan lahan yang berulang.

“Kita juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan tindakan preventif berupa pengobatan gratis kepada korban kabut asap,” katanya.

Ihsan Yunus mengatakan, memang terjadi peningkatan titik api pada bulan September hampir tiga kali lipat yang berkorelasi dengan kebakaran hutan.

Namun Alhamdulillah juga sudah bisa diatasi, sehingga pada bulan Oktober jumlah titik api berkurang menjadi setengahnya menjadi 1.721 titik api yang sebelumnya pada bulan bulan September sebanyak 3.484 titik api.

“Artinya apa, untuk saat ini Karhutla di Jambi sudah berhasil ditangani, begitu juga akibat dari Karhutla yaitu polusi udara yang biasa kita ukur dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Di mana bulan September sempat naik di kategori merah dan kuning, tapi sekarang sudah biru, ini akan lebih membaik lagi di masa hujan yang dari hasil prediksi BMKG akan mulai turun pada minggu ketiga Oktober atau di awal November,” kata Ihsan.

“Kita doa bersama-sama semoga hujan segera turun dan mengurangi polusi udara akibat Karhutla,” sambung Ihsan.

Persoalan lainnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang akan turut disuarakan Ihsan di Komisi 4 adalah tambahan armada transportasi dan alat pemadam kebakaran yang harus diperbarui.

Sebab sarana dan prasarana yang dimiliki Manggala Agni Jambi rata-rata pengadaan pada tahun 2016 lalu.

“Revitalisasi sarpras baik mesin pemadam dan kendaraan ini harus dilakukan agar 

penanganan Karhutla cepat dan efektif, nanti akan saya sampaikan dalam rapat Komisi 4 bersama KLHK,” kata Ihsan.

Perjuangan P3K Manggala Agni

Kesempatan bertemu Ihsan Yunus juga digunakan pihak Manggala Agni Jambi agar personel mereka yang saat ini masih berstatus honorer yang berjumlah sekitar 250 orang, untuk diperjuangkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). 

“Masalah kesejahteraan teman-teman Manggala Agni ini juga menjadi perhatian kita, teman-teman yang masih bertugas di lapangan juga sedang mengikuti tes menjadi P3K dan kita dorong agar lulus, karena kita tahu mereka memiliki risiko kerja yang besar. Sehingga, dalam bekerja memadamkan kebakaran lahan dan hutan lebih tenang dan nyaman meninggalkan keluarga di rumah, teman-teman ini juga sudah dilindungi dengan asuransi, terutama BPJS dalam bekerja,” kata Ihsan.