Pemkab Batanghari dan Muaro Jambi Sepakat Serahkan Masalah Tapal Batas ke Kemendagri

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Hingga saat ini, tapal batas antara Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi belum menemukan titik temu. Hal tersebut lantaran ada beberapa hal yang belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan bahwa akhirnya baik Pemerintah Kabupaten Batanghari maupun Muaro Jambi bersepakat untuk meminta agar Kemendagri yang memutuskan.

"Diskusi sudah tapi ada beberapa segmen yang belum disepakati. Tapi dengan Pemkab Muaro Jambi sudah jelas bahwa kita serahkan kepada Kemendagri untuk memutuskan yang terbaik," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa beberapa kali Pemkab Batanghari dan Muaro Jambi melaksanakan pertemuan. Namun, daru pihak Pemkab Muaro Jambi mengusulkan untuk mengambil sebagian wilayah Hutan PT REKI yang dinilai Pemerintah Kabupaten Batanghari akan sulit menjaga lingkungan diwilayah tersebut apabila dibagi menjadi dua wilayah.

"Karena kita lihat perkembangan rapatnya sudah staf dan tidak bisa jalan lagi sehingga disepakati bahwa kita serahkan terkait tapal batas, karena nanti juga akan berpengaruh dengan RT RW kita," kata Fadhil.

"Karena usulan Muaro Jambi mau mengambil sebagian wilayah hutan PT REKI, yang kita anggap jika itu dipotong menjadi dua Kabupaten akan sulit. Penghasil karbon untuk menjaga lingkungan itu dari hutan yang tersisa, karena kita tahu kalau berada di dua wilayah potensi akan lebih sulit jadi hanya perbedaan pandangan itu saja," tambahnya.

Sementara itu, untuk tapal batas wilayah lainnya yakni antara Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat telah menemukan kesepakatan.

"Segmen yang belum hanya Muaro Jambi dengan Tebo, Tanjabbar sudah," pungkasnya.