Bahlil Ungkap Ada Pihak yang Main di Kisruh Rempang Batam: Saya Tahu Siapa, Dalam dan Luar Negeri

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada pihak yang ikut bermain dalam kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Bahkan dia menyebutkan bahwa pemain tersebut bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Dia mengklaim telah mengetahui pihak-pihak yang terlibat mengambil keuntungan dari kericuhan tersebut.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah, teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tahu kok siapa yang dari luar negeri,” kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Dia menyebutkan, ada pihak yang selalu menghalangi setiap kali ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau (Kepri).

"Setiap Kepri itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi," jelas Bahlil Lahadalia dilansir dari KompasTV.

Bahlil enggan menyebut nama negara yang dimaksud, namun ia menerangkan bahwa negara tersebut adalah tetangga Indonesia.

Baca juga: Warga Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Kisruh di Rempang Batam: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Baca juga: Presiden Jokowi ke Menteri Bahlil Soal Kisruh Pulau Rempang Batam: Selesaikan Secara Kekeluargaan

Baca juga: Fraksi Gerindra Menilai Pemprov Jambi Kurang Serius Jalankan Potensi PI 10 Persen Sektor Migas

"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ungkapnya.

Ia menilai, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

"Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," terangnya.

Pada rapat terbatas Senin (25/9) pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," urainya.

Ia juga mengatakan, warga dan ketua adat di Rempang menerima adanya investasi di wilayah mereka.

"Jujur kemarin saya ketemu tokoh yang dituakan di situ, sempat menyampaikan bahwa mereka tidak menolak investasi, mereka membutuhkan investasi, sampai ada bahasanya bahwa '5 kali kiamat pun kalau tidak ada investasi kampung ini nggak akan maju cepat'," ungkapnya.

Baca juga: Update Kisruh Pulau Rempang Batam, Menteri Bahlil Pastikan Ini ke Warga Selama Geser Kampung

Ia mengkalim, sudah hampir 300 dari 900 Kepala Keluarga (KK) yang bersedia direlokasi atau perkampungannya digeser.

"Sampai dengan kemarin, dari total 900 KK yang terdaftar, sudah hampir 300 KK, ini mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ungkapnya.

Ia menyebut akan membuat satu kampung bernama Tanjung Banon sebagai percontohan.

"Pergeseran satu kampung yang namanya Tanjung Banon, itu akan dijadikan sebagai perkampungan percontohan yang akan kami tata betul, baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas, kemudian air bersih, sekolah, kami akan buat sedemikian baik, termasuk di dalamnya ada pelabuhan untuk perikanan," jelasnya.

Ia menyatakan, ada lima perkampungan yang perlu digeser untuk pembangunan Rempang Eco City, sehingga akan dipindahkan ke wilayah Tanjung Banon.

"Kami geser ke Tanjung Banon yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer," tegasnya.

Ia menyatakan, pembangunan kampung tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sementara itu, pihaknya telah menyiapkan uang tunggu dan uang sewa rumah atau kontrakan bagi warga Rempang yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco-City.

Warga Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Warga berharap Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan kisruh di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Di sisi lain, persoalan yang terjadi diharapkan warga agar tidak disangkut pautkan ke ranah politik.

Baca juga: Pemerintah Hanya Fokus Disisi Investasi Saja, Tutup Mata Soal Nasib Anak di Rempang

Baca juga: Pengamat Sebut Duet Anies-Cak Imin Tak Sampai ke Meja Pendaftaran KPU

Saat ini masih banyak warga yang memilih bertahan di kampung halaman dan menolak untuk digeser.

Bahkan warga Pulau Rempang disebut tidak tergiur dengan tawaran kompensasi yang ditawarkan pemerintah.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas persoalan pembangunan Rempang Eco City di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, , pada Senin 25 September 2023 .

Seusai ratas Menteri Bahlil bilang, bahwa ada lima kampung yang direlokasi adalah Blok Kek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merak, dan Sembulan Hulu.

"Lima kampung akan digeser ke Tanjung Banon yang berjumlah 900 keluarga," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dilansir dari KompasTV, Selasa (26/9/2023).

Dia menyebutkan bahwa 300 keluarga diantaranya sudah mendaftarkan diri secara sukarela.

Untuk tahap awal, di kampung tersebut nantinya akan dibangun pabrik kaca dan panel surya.

Menurut rencana, Tanjung Banon akan dijadikan kampung percontohan di Pulau Rempang.

Pemerintah akan menyediakan air bersih, puskesmas, dan sekolah.

Warga di Tanjung Banon juga dijanjikan lahan seluas 500 meter persegi dengan status sertifikat hak milik, dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta.

Sambil menunggu tempat relokasi jadi, warga akan diberi uang tunggu sebesar satu juta 200 ribu rupiah per orang dan satu juta dua ratus ribu rupiah per keluarga untuk uang kontrak rumah.

Persaudaraan Muslimin Indonesia, atau PP Parmusi yang berkesempatan bertemu presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Rempang.

Parmusi juga meminta, persoalan di Rempang tidak dibawa ke ranah politik.

"Memohon kepada Presiden Jokowi agar dapat menyelesaikan persoalan Rempang, persoalan rempang agar tidak menjadi persoalan politik, hendaknya memihak kepada kepentingan rakyat," ujar Usamah Hisyam, Ketua Umum Parmusi.

Sementara itu, puluhan warga di pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau, menggelar doa dan zikir bersama.

Warga berharap agar mereka tak direlokasi, serta permasalahan dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang dapat segera teratasi.

Baca juga: Tolitoli Diguncang Gempa Hari Ini Selasa 26 September 2023, Berikut Data dari BMKG

Berdasarkan laporan jurnalis KompasTV dari Batam, warga di lima kampung tersebut saat ini masih bertahan dan menolak digeser ke Tanjung Banon.

Bahkan warga mengatakan siap menghadapi apapun resikonya demi bertahan di kampung halamannya.

Warga juga disebutkan tidak tergiur dengan kompensasi yang ditawarkan pemerintah dan lebih memilih bertahan.

Arahan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi meminta permasalahan atau kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) agar diselesaikan secara kekeluargaan.

Arahan Jokowi tersebut disampaikan Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia.

Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengarahkan menteri-menterinya untuk mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat setempat dalam proyek Rempang Eco City di Batam.
Presiden Jokowi juga kata Menteri Bahlil, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian terkait kisruh di Rempang.

"Arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil, Senin (25/9/2023).

"Kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Pak Presiden, dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain," lanjutnya.

Bahlil Lahadalia menambahkan, dari sekitar 17 ribu hektare area Pulau Rempang terdapat 7-8 ribu wilayah yang bisa dikelola karena pulau itu dikelilingi hutan lindung.

Dia menyebutkan, kawasan industri pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang akan dibangun di atas lahan seluas 2.300 hektare.

Politikus Partai Golkar itu mengaku telah turun langsung ke Pulau Rempang dan menemui tokoh-tokoh masyarakat.

Dia menyebutkan telah menghabiskan waktu bersama masyarakat di Pulau Rempang selama dua hari.

Bahlil pun menolak istilah "penggusuran" atau "relokasi" untuk menyebut kasus Rempang.

Dia beralasan, warga Rempang akan dipindah ke tempat lain di pulau yang sama sehingga ia menyebutnya "pergeseran".

"Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser, relokasi dari Rempang ke Galang, tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil Lahadalia.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News