Raker KPK-Pemerintah Bersama Kades dan Lurah, Soroti Pelanggaran Waktu Operasional Truk Batubara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Konsorsium Pengawal Kebijakan (KPK) Pemerintah mengadakan rapat kerja bersama kepala desa dan lurah, Rabu (15/9/2023).

Rapat kerja konsorsium pengawal kebijakan pemerintah dilaksanakan di Gedung Mahligai Bank Jambi pada Rabu (13/9/2023).

Rapat dipimpin Karyadi sebagai ketua KPK-Pemerintah, sedangkan diskusi dipandu moderator Fiet Hariyadi.

Rapat kerja tersebut berhasil memecahkan beberapa persoalan.

Persoalan ini didiskusikan agar hauling batubara di Provisni Jambi berjalan dengan baik.

Kemudian, daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan rawan gangguan lainnya akan diperhatikan oleh Satgas.

Ketua Asosiasi Transportasi Batubara Jambi (ATJ)  Karyadi mengatakan, selama ini masih sering terjadi pelanggaran waktu operasional angkutan batubara di jalan umum.

Karyadi berharap komunikasi dan koordinasi usai rapat kerja ini dapat terus ditingkatkan.

“Ini yang menjadi perhatian kita. dengan diskusi ini maka evaluasi terus dilakukan untuk memperbaiki yang belum baik,” ujarnya.

Secara garis besar, semua peserta rapat kerja ini sepakat dan bertekat hauling batubara akan berjalan baik.

Sementara itu, dari diskusi yang dilakukan membicarakan terkait disiplin para sopir yang masih ada ugal-ugalan dalam menyetir truk yang dikemudikan.

Kemudian soal keterlibatan yang bertugas harus terdaftar dan diketahui oleh kepala desa. Kepaa kepala desa juga menanyakan soal dana CSR untuk desa.

 Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: KPK Menilai Ada yang Tak Beres Dalam Penyelesaian Persoalan Batubara, Ini Kata Sekda Provinsi Jambi

Baca juga: KPK Dorong Jalan Khusus Batubara di Jambi Segera Terealisasi

Baca juga: Selama Operasional Angkutan Batubara di Jambi Sesuai Jadwal Semua Aman