Kisruh di Pulau Rempang

Update Konflik Lahan di Pulau Rempang Batam, Menteri ATR-BPN Sebut Warga Tak Miliki Sertifikat

Tayang: Rabu, 13 September 2023 10:23 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Update Konflik Lahan di Pulau Rempang Batam, Menteri ATR-BPN Sebut Warga Tak Miliki Sertifikat

Tribun Batam/Kompas.com/Kolase Tribun Jambi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto akhirnya angkat bicara terkait konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Baca Selanjutnya:

PASANG Bendera One Piece di Kendaraan, Pedagang Sayur di Bantaeng Ditampar Pria Ngaku TNI

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 43 orang yang ditangkap polisi karena diduga terlibat kerusuhan di depan Kantor Badan Pengusahaan Batam pada Senin (11/9/2023).

Namun diantara puluhan orang yang diamankan itu, lima orang positif mengonsumsi narkoba.

Informasi itu diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan urine warga yang diamankan ke Markas Kepolisian Resor Kota Barelang.

Hasilnya, dari kelima orang itu tiga orang disebut positif mengonsumsi ganja.

Sementara dua orang lainnya positif mengonsumsi sabu.

Kapolres Kota Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan bagi pelanggar hukum.

Meski demikian, dia mengajak masyarakat agar menjaga situasi dalam kondusif.

"Pelanggar hukum akan kami tindak tegas dan kepada masyarakat Kota Batam saya mengajak untuk menjaga situasi kondusif," kata Kapolres, Selasa (12/9/2023).

Sementara Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan, tindakan melanggar hukum seharusnya tak dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Apalagi sampai memakai zat terlarang.

"Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melawan hukum. Mari bersama menjaga situasi kondusif Batam," tegas Ariastuty.

Sebagai kota industri, Ariastuty mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

"Jika situasi tak kondusif, maka iklim investasi pun akan ikut terdampak. Investor bisa mengurungkan niat untuk berinvestasi, dan mari sama-sama kita menahan diri. Musyawarah merupakan jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan," pungkas Ariastuty.

Seperti diketahui, unjuk rasa tersebut terkait penolakan relokasi 16 titik kampung tua yang telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Relokasi dilakukan akibat adanya proyek strategis nasional Rempang Eco City.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News