Update Konflik Lahan di Pulau Rempang Batam, Menteri ATR-BPN Sebut Warga Tak Miliki Sertifikat

TRIBUNJAMBBI.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto akhirnya angkat bicara terkait konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Hadi mengungkapkan bahwa lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan itu tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Dia mengungkapkan itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023) malam.

Dia juga menyebutkan bahwa lahan sekitar 17.000 hektare tersebut merupakan kawasan hutan.

Kawasan tersebut kata Hadi Tjahjanto dahulu kala berada dibawah otorita Batam.

"Tanah di Rempang itu tidak ada HGU. Tanah rempang luasnya 17 ribu hektare ini adalah kawasan hutan. Kemudian 600 hektare HPL-nya dari BP Batam. Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," kata Hadi.

Sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. 

Baca juga: Kisruh Pulau Rempang - Massa Demo Berujung Lemparan Batu dan Kayu, UAS Soroti Konflik

Baca juga: Kisruh Pulau Rempang Batam - Mahfud MD Sebut Bukan Penggusuran Tapi Pengosongan Lahan

Baca juga: Gempa Hari Ini Rabu 13 September 2023 Guncang Waropen Papua, Bermagnitudo 3,7

Bahkan disebutkannya, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan.

"Pemerintah menawarkan mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan," ucapnya.

Hadi Tjahjanto kemudian mengatakan, pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.

"Dari 500 ha itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kami bangun sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan," tandas Hadi.

Seperti diketahui, pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.

Diperkirakan, total investasi sekitar 11,5 miliar Dolar AS atau setara Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.

Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak relokasi dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan berbagai aksi unjuk rasa.

43 Orang Ditahan, 5 Positif Narkoba