Curah Hujan Kurang, Pemprov Masih Berharap Bantuan KLHK Untuk Lakukan Hujan Buatan di Provinsi Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekda Provinsi Jambi, Sudirman berharap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa membantu untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di Provinsi Jambi.

Sebab, Provinsi Jambi masih dalam kategori daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dikhususkan di lahan gambut.

Apalagi saat ini prediksi BMKG puncak musim kemarau berada di September ini. Maka curah hujan akan nyaris tidak ada.

“TMC sudah tiga kali ya dilakukan di Provinsi Jambi. Pertama oleh WKS, BRGM dan ketiga BNPB. Jika diakumulasi, TMC ketiganya hampir menghabiskan 50 ton garam yang sudah ditaburkan,” beber Sudirman, Selasa (12/9/2023).

Dikatakan Sekda, pihaknya akan mengajukan kepada kementrian terkait untuk dilakukan TMC di Jambi. Menurutnya, untuk biaya TMC, tidak sedikit dan pemerintah daerah tidak mengalokasikan biaya TMC di APBD.

“Mudah-mudahan ada partisipasi dari swasta bisa membantu, karena sama-sama untuk mengamankan wilayah Jambi dari karhutla,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jambi, untuk meminta bantuan ke KLHK untuk melakukan TMC atau hujan buatan di Provinsi Jambi.

Mengenai hal ini Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

"Kita sangat mengapresiasi dan kita dorong langkah Pemerintah Provinsi meminta bantuan ke pusat," ujarnya, kemarin.

Fadli Sudria melanjutkan, yang penting tidak menggunakan uang APBD.

"Kita dorong, baik membuat hujan buatan, sewa helikopter karena memang dana APBD kita defisit," tutupnya.(caw/cde)

Baca juga: Ciptakan Hujan Buatan di Jambi, BMKG Sarankan TMC Dilakukan di Dasarian II September

Baca juga: Tingkat Kemudahan Lahan Terbakar Tinggi, BMKG Jambi Imbau Waspada Karhutla Hingga Dampak Asap

500 Sumur Bor

Sementara itu, untuk menanggulangi terjadinya karhutla, sebanyak 500 unit sumur bor dibuat yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dan Kabupaten Muaro Jambi.

Lokasi sumur bor tersebut masing-masing terbagi dalam Kecamatan Muara Kumpeh dan Kecamatan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi.

Di Kabupaten Tanjabtim sumur bor tersebar di Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai dan Dendang. Dan, di Kabupaten Tanjabbar tersebar di Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Bram Itam.

Diketahui titik sumur bor tersebut berada di lokasi yang dinilai rawan terjadi karhutla dan juga lokasi itu masuk ke dalam peta indikatif restorasi.

"Fungsi sumur bor ini sebagai pembasahan lahan gambut yang rawan kekeringan dan sumber air ketika terjadi kebakaran di wilayah itu," kata Djoko Triono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Restorasi Gambut dan Magrove (BRGM) Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Djoko mengatakan, sumur bor tersebut dibuat sebagai langkah awal pencegahan terjadi karhutla, karena bisa membasahi lahan gambut.

"Memang ada 1 sampai 2 titik sumur mengalami penyumbatan karena titik tersebut dibangun 2018 lalu dan belum menggunakan casing yang memang resiko terjadinya penyumbatan itu sangat tinggi," bebernya.

Walau begitu, pihaknya kata Djoko, akan melakukan pencucian sumur. Terkait jumlah sumur yang mengalami penyumbatan ia belum memegang datanya secara utuh, hanya saja ada laporan dari masyarakat titik sumur ketika hendak digunakan terjadi penyumbatan.

"Datanya kita belum pasti, karena ini baru laporan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaan kami saat melakukan operasi pembasahan yaitu PGRK itu selama ini lancar-lancar saja," bebernya.

"Memang sumur-sumur bor kita itu speknya hanya menggunakan 1,5 inci, jadi tidak bisa menggunakan mesin-mesin yang besar. Untuk selang hisapnya hanya 1,5 inci," jelasnya.

Meski demikian, pembuatan sumur bor di kawasan gambut sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Keberadaan sumur bor ini juga dinilai sebagai langkah cepat, karena bisa menjadi cara paling efesien untuk mendekatkan sumber air ke lokasi rawan kebakaran.

Menurut Djoko, tahun ini belum ada alokasi anggaran untuk menambah pembuatan sumur bor di peta indikatif restorasi.

“Perencanaan kami tahun depan, ini masih menyusun untuk 2024, kemungkinan kami akan melakukan pembangunan sumur bor lagi. Jumlahnya masih dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran. Lokasinya yang perlu diintervensi itu di Mendahara dan Batanghari,” ungkapnya, kemarin.

Titik lokasi pembangunan sumur bor ini berdasarkan peta indikatif restorasi jadi berdasarkan peta indikatif restorasi itu perlu dibangun dengan jarak antar sumur minimal 200 meter.

“Dari 500 titik sumur bor saat ini, terbanyak di Kabupaten Tanjab Timur yaitu 244 unit yang tersebar di 3 kecamatan itu,” tuturnya.(caw)

Baca juga: Bukan Hanya Karhutla, Edi Purwanto juga Meminta Pemprov Jambi Cari Solusi Krisis Air Akibat Kemarau

Baca juga: DPRD Apresiasi Upaya Pemprov Jambi Cegah Karhutla Meluas, Minta Bantuan KLHK untuk Modifikasi Cuaca