Komnas HAM Surati Polda Kepri dan BP Batam Buntut Bentrok Warga Vs Tim Terpadu di Pulau Rempang

TRIBUNJAMBI.COM - Komnas HAM menyurati Polda Kepri dan BP Batam atas peristiwa kericuhan antaran tim terpadu dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Kisruh tersebut sudah sampai ke telinga Komnas HAM dan sejumlah pihak akan dipanggil pada Senin (11/9/2023).

Untuk diketahui, delapan warga diamankan dalam peristiwa tersebut terjadi.

Saat ini kedelapan orang itu ditahan di Polresta Balerang.

Mereka yang dipanggil yakni BP Batam dan Polda Kepri atas  bentrok antara sejumlah warga di Pulau Rempang dengan tim terpadu, Kamis (7/9/2023).

Tim terpadu bahkan menembakan gas air mata kepada warga yang mencoba memblokade jalan menuju Rempang untuk membubarkan diri.

Namun angin membawa gas air mata itu hingga permukiman penduduk termasuk sekolah yang masih terdapat kegiatan belajar mengajar.

Sejumlah pelajar bahkan ketakutan hingga ada yang pingsan, sampai dirujuk ke RSUD Embung Fatimah di Batuaji, Kota Batam.

Baca juga: Respon Kapolri Soal Tim Terpadu Bentrok dengan Warga di Pulau Rempang Batam

Baca juga: 8 Warga Ditangkap Buntut Kisruh di Pulau Rempang, Polisi Amankan Parang Hingga Bom Molotov

Baca juga: Politisi Demokrat Tanya ke PDIP-Ganjar dan Gerindra-Prabowo Apakah Mau Menerima Kami?

Kedatangan tim terpadu untuk memastikan pengukuran dan patok batas hutan bagian dari pembangunan kawasan Rempang Eco City berjalan lancar.

"Komnas HAM sudah menyampaikan Polda Kepri dan BP Batam untuk tidak melakukan tindakan diluar dari ketentuan atau yang berpotensi melanggar HAM," ungkap anggota Komisi IV DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging, Senin (8/9/2023).

Dalam pertemuan dengan Komnas HAM baru-baru ini, mereka bahkan sudah menyurati dan meminta klarifikasi dari BP Batam dan Polda Kepri.

Ironisnya sejauh ini belum ada tanggapan dari BP Batam dan Polda Kepri.

"Kami berharap pihak terkait bisa memberikan klarifikasi," tegasnya.

Tak hanya persoalan lahan, kasus Rempang menurutnya sudah menyangkut sosial budaya dan sejarah. Sehingga tak bisa dipaksakan dengan senjata tetapi harus dengan kesadaran.

Oleh sebab itu, Uba mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam harus terus melakukan dialog kepada masyarakat Rempang sebagai wujud pendekatan.

Menurutnya BP Batam bisa saja memerintahkan seluruh aparat tapi tidak bisa mengubah kesadaran warga.

"Tak hanya tanah, ini menyangkut sosial budaya dan sejarah. Ini tak bisa dipaksa dengan senjata tapi kesadaran," kata Polisi Hanura ini.

Ia mendukung upaya warga mempertahankan hak sejarah dan budayanya.

"Kami mendorong BP Batam terus melakukan dialog. BP Batam jangan hanya terkesan menggusur saja," ungakapnya.

Baca juga: 8 Warga Ditangkap Buntut Kisruh di Pulau Rempang, Polisi Amankan Parang Hingga Bom Molotov

Ke depan, Uba mengaku akan turun ke Rempang dan Galang untuk memberikan motivasi dan semangat.

Ia juga meminta aparat keamanan bisa menjamin dan membebaskan warga Rempang yang sudah ditahan.

"Saya meminta jaminan masyarakat terutama Gerisman. Saya mendesak Polda Kepri ataupun aparat, membebaskan warga yang ditahan. Kondisi di lapangan adanya upaya paksa yang menimbulkan respons perlawanan dari masyarakat," katanya.

Kapolda Kepri Sebut Humanis

Pihak kepolisian mengklaim bahwa pemasangan patok lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau berjalan dengan humanis.

Hal itu disampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun.

Dia mengklaim kegiatan pengamanan sebisa mungkin berjalan humanis.

Sebab Jenderal Polisi Bintang Dua tampak itu ikut di lokasi, tepatnya depan pintu gerbang Kampung Sembulang bersama tim terpadu pada Kamis (7/9/2023) sekira pukul 20.20 WIB.

Namun wajah Irjen Pol Tabana Bangun tampak diolesi pasta gigi, agar tidak pedih terkena gas air mata.

Tetapi menegaskan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam kegiatan tersebut adalah kekuatan pengamanan terpadu.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usai Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Proteksi TKI: Sudah Jelaskan yang Saya Tahu

Secara keseluruhan yang terkait untuk pengamanan kegiatan yang ada di Rempang.

Sehingga kedatangan tim terpadu ke Pulau Rempang menurutnya untuk memastikan agar situasi kondusif saat pemasanga patok.

Ini berkaitan dengan penentuan batas wilayah atau kawasan yang termasuk kawasan hutan yang memang untuk prosedur yang akan dilalui dalam menentukan hutan yang akan dikonversi.

"Kita lihat sendiri tadi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang krusial yang terjadi dan masyarakat juga sudah menyadari kembali ke rumah masing-masing dan anggota juga tidak ada hal-hal yang menonjol. Kami bersama bapak Danrem dan aparat kesatuan yang lainnya juga berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita," katanya dilansir dari Tribun Batam.

Adapun hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu menurutnya karena mungkin dampak dari kegiatan pengamanan

Kapolda berharap, kedepan bisa lebih kondusif sesuai yang diharapkan juga masyarakat Rempang.

"Dan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh lapisan masyarakat dan kesatuan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.

Kapolda Kepri menegaskan, tindakan aparat dalam mengelola kegiatan pengamanan sungguh sangat humanis.

"Karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan sebelum melakukan tindakan pengamanan aparat kita mengimbau dengan sabar kepada masyarakat dan menjalin kerjasama yang baik, karena memang panjang jalan cukup panjang sempat tertutup sehingga kegiatan pengamanan harus berproses melalui jalur jalan yang sempat terhalang arus lalu lintasnya," kata Tabana.

Di Akhir ucapannya Kapolda menyatakan memohon maaf kepada masyarakat karena lalu lintas sempat tersendat.

"Kedepan kita akan menjaga suasana Pulau Rempang untuk menjadi lebih kondusif lagi," ucapnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Spanduk dan Baliho Dimana-mana, Kenapa Iqbal Linus Mundur dari Caleg PAN?

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako Terima Audiensi Lembaga Perlindung Anak Kota Jambi

Baca juga: Prediksi Skor Ukraina vs Inggris - Jadwal Kualifikasi Euro 2024 pada 9 September 2023

Baca juga: Viral Aksi Sejumlah Remaja Dance Bak Perempuan, LPA Kota Jambi Khawatir Merusak Moral Anak

Artikel ini diolah dari TribunBatam.id