Soroti Kebakaran Lahan Gambut di Talang Duku, Walhi Jambi Sebut Dampak Tata Kelola Gambut yang Buruk

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menyoroti peristiwa kebakaran lahan masyarakat yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2023 di Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi.

Walhi menilai hal ini tidak bisa dipisahkan dengan tata kelola gambut yang terjadi di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Abdullah mengatakan bahwa objek kebakaran lahan masyarakat yang berada di Desa Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi, tepat berada di wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Batanghari - Sungai Kumpeh. 

"Saat ini penguasaan wilayah tersebut juga telah dikuasai pengelolaannya oleh 8 perusahaan perkebunan sawit dan 1 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HTI," ucapnya.

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi karena tata kelola buruk yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan melakukan proses pengeringan air gambut di wilayah konsesinya.

Bukan hanya di titik tersebut saja tetapi telah mengakibatkan mudahnya terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada seluruh wilayah kesatuan Hidrologi Gambut. Baik yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan itu sendiri maupun di wilayah kelola masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya.

Upaya pencegahan melalui surat edaran Kepolisian Daerah Jambi tentang larangan melakukan pembakaran terhadap hutan dan atau lahan di wilayah Provinsi Jambi tidak akan cukup, karena hal tersebut tidak bisa menjawab dari akar persoalan terjadinya peristiwa Karhutla.

Sehingga kata dia jika prioritas pencegahan yang dilakukan tidak dengan menggunakan pendekatan evaluasi tata Kelola perizinan industi di wilayah gambut, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya sebagai bayang-bayang.

"Hal itu sangat berpeluang besar menjadi peristiwa yang terus berulang dengan kerugian besar dan akan turut mewarnai setiap refleksi kemerdekaan Indonesia pada setiap tahunnya," ungkapnya.

Padahal kata Abdullah salah satu dari enam instruksi yang disampaikan Jokowi melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harhutla bersama para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara pada Senin 22 Februari 2021 lalu adalah, agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut terus dilanjutkan.

"Jika memeriksa secara kritis, kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di Provinsi Jambi tidak lepas dari buruknya pengelolaan wilayah gambut, khususnya wilayah gambut berizin, baik itu wilayah berizin yang saat ini dikelola oleh perusahaan perkebunan sawit maupun wilayah berizin oleh perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HTI," jelasnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Walhi Jambi dengan menggunakan data satelit landsat 8 dan sentinel 2 juga diperkuat dengan melakukan groundcek, kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 lalu di Provinsi Jambi mencapai 165.186, 58 hektar. Dengan komposisi wilayah terbakar seluas 114.900,2 hektar yang berada di wilayah gambut.

Sehingga memprioritaskan penataan kesatuan hidrologi gambut dengan melakukan evaluasi tata Kelola perizinan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat strategis, khususnya di Provinsi Jambi yang memiliki 14 KHG dengan luas 904.424 hektar.

Terluas ketiga setelah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki RHG seluas 2.101.761. hektar dan Riau yang memiliki 59 KHG dengan total luas 5.355.374 hektar.