Soal Ratusan Lahan Terbakar di Jambi, Gubernur Al Haris: Sudah Ada yang Dipanggil dan Diproses

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris mengakui saat ini tim masih bekerja terkait ratusan lahan yang terbakar di Jambi beberapa waktu lalu.

“Tim dari Polda, Danrem sedang memberikan laporan kepada kita. Saya lihat laporannya nanti. Tapi sampai hari ini sudah ada yang dipanggil, ada yang diproses, ada,” katanya, Senin (14/8/2023) dikonfirmasi Tribunjambi.com.

Al Haris belum bisa berbicara banyak sebab laporan dari Satgas Penanganan Karhutla di Jambi belum diterima dirinya.

“Saya belum lihat, lahan yang di mana, tapi ada. Saat ini masih melihat fakta kesalahannya, masih dalam tahapan,” ujarnya.

Meskipun hampir 230 hektare lahan di Jambi yang terbakar dari rentang waktu Januari hingga awal Agustus tapi belum termasuk yang terluas masih kategori terkecil di Indonesia.

“Kejadian Karhutla juga saya lihat di Jambi masih termasuk yang terkecil. Kita akan bertahan jangan sampai ada lagi yang terbakar,” ujarnya.

Al Haris meminta kepada Tim Satgas untuk kencangkan lagi gerakannnya di lapangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Saya kira masih tetap bisa kendalikan,” pungkasnya.

229,54 Hektare Lahan Hangus Terbakar

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi per Sabtu (12/8/2023), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan 229,54 hektare lahan di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan, ada 12 peristiwa karhutla tahun ini.

Terluas, karhutla terjadi di Kabupaten Batanghari yang mencapai 111,14 hektare.

Gubernur Al Haris bersama Danrem 042/Garuda Putih dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi sedang mendata dan menyelidiki lahan yang terbakar.

"Dalam minggu ini, paling luas lahan yang terbakar, ya. Lahan terbakar itu kelompok siapa, apakah milik perusahaan atau pribadi. Apakah sengaja dibakar untuk buka lahan baru atau faktor ketidaksengajaan. Saya minta pihak penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum, bilamana nanti ditemukan ada indikasi melanggar hukum," kata Al Haris , Sabtu (12/8/2023).

Sejauh ini, TNI, Polri serta pemerintah mulai tingkat daerah hingga pusat telah gencar melakukan tindakan pencegahan.