Belum Laporkan RAT, Ratusan Koperasi di Batanghari Terancam Kena Sanksi

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) Kabupaten Batanghari mencatat bahwa setidaknya saat ini ada 171 koperasi binaan pemerintah Kabupaten Batanghari.

Namun, dari 171 koperasi yang ada tersebut hanya 29 koperasi yang diketahui telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala Bidang Koperasi Disdakop UKM Batanghari Idrus mengatakan, koperasi yang terdata sebagai binaan Pemerintah Daerah setiap tahunnya harus melaksanakan RAT dan melaporkan kegiatannya sebagai tanda bahwa koperasi tersebut masih aktif.

"Dari 171 koperasi yang aktif, saat ini hanya 29 Koperasi yang menjalani RAT," ujarnya.

Idrus mengatakan batas waktu pelaksanaan RAT yakni terkahir dilaksanakan pada 31 Juni 2023 lalu, sehingga diketahui masih ada 142 koperasi belum laksanakan RAT. Dijelaskan Idrus bahwa koperasi yang belum melakukan RAT ini akan diberikan teguran dan sanksi.

"Untuk ratusan koperasi yang tidak lakukan RAT tersebut terdata ditahun pertama ini, maka dari itu koperasi tersebut terancam diberikan sanksi baik teguran secara lisan maupun tulisan," sebutnya.

Lebih lanjut Idrus mengatakan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota selama tiga tahun berturut-turut dapat dilakukan pembubaran.

Selain itu, berdasarkan Permenkop 09 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Pembubaran Koperasi juga dapat dilakukan melalui rapat anggota.

"Untuk pembubaran melalui rapat anggota, pengurus harus dapat membuat undangan dan disampaikan ke anggota paling lambat selama 14 hari. Rapat anggota dapat dianggap sah apabila memenuhi kuorum paling sedikit 17 persen dari jumlah anggota," jelasnya.

Baca juga: Setelah Kebakaran di Bajubang Laut, BPBD Batanghari Lakukan Patroli

Baca juga: Daerah Perbatasan Rawan Konflik saat Pemilu, Kesbangpol Batanghari Akan Lakukan Pemetaan

Baca juga: Tiga Investor Masuk Batanghari di Sektor Tambang, Perkebunan dan Industri