DPRD Provinsi Jambi

DPRD Sebut Pemprov Jambi Masih Bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat

Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PDI Perjuangan Samsul Ridwan berpandangan Pemerintah Provinsi Jambi masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Penulis: Sopianto | Editor: Teguh Suprayitno
zoom-inlihat foto DPRD Sebut Pemprov Jambi Masih Bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat
Tribunjambi/Sopianto
Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Samsul Ridwan.

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PDI Perjuangan Samsul Ridwan berpandangan Pemerintah Provinsi Jambi masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Itu disampaikan pada saat Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2022. 

Kata Samsul Ridwan, Hal ini terbukti Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) murni berkontribusi hanya 45,98 persen, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 53,7 persen, dan kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap jumlah pendapatan adalah sebesar 0,31 persen. 

"Hal itu ini membuktikan ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap bantuan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat cukup tinggi," ungkapnya. 

"Dari berbagai penjelasan saudara gubernur dalam rapat Tim anggran TAPD, kami tidak menemukan penjelasan besaran kontribusi BUMD dan dana bagi hasil secara rinci atas segala investasi yang ada di Provinsi Jambi, terkhusus BUMD," tambah dia. 

Fraksi PDI Perjuangan menilai kinerja BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD Provinsi Jambi, BUMD Provinsi Jambi belum optimal dan kreatif serta inovatif dalam meningkat pendapat Pemerintah Provinsi Jambi

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar gubernur dapat mengevaluasi kinerja BUMD Provinsi Jambi dan mengoptimalkan sumber -sumber pendapatan baru, serta mengkaji ulang kerjasama dengan pihak ketiga, seperti konstribusi BOT kepada Pemerintah Provinsi Jambi, temasuk menindaklanjuti Participating interest (PI) 10 persen dari sumur-sumur minyak yang ada ada di Provinsi Jambi.

"Tentu kita semua sepakat kita mendukung investasi di Provinsi Jambi namun kita juga tidak menginginkan ada Investasi yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Jambi," pungkasnya.

Baca juga: Konflik Lahan Masyarakat dan Perusahaan, Dewan Dorong Dinas Perkebunan Update Laporan HGU di Jambi

Baca juga: Edi Purwanto Minta Penyelesaian Konflik Lahan di Jambi Jadi Prioritas

Baca juga: DPRD Dorong Pemprov Jambi Tata Ulang Aset yang Memiliki Kontribusi Retribusi

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved