Rocky Gerung Minta Maaf Atas Ucapannya yang Disebut Hina Presiden Jokowi Buat Publik Berselisih

TRIBUNJAMBI.COM - Rocky Gerung menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan atau keonanaran yang disebabkan ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi.

Akademisi sekaligus pengamat politik itu menyadari bahwa pernyataannya itu mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Awalnya dia menyebutkan bahwa persoalan itu hanyalah soal biasa saja.

Meski demikian, Rocky Gerung tidak mempermasalahkan jika persoalan itu dibawa ke jalur hukum.

Namun dia tidak terima jika persoalan tersebut menghalanginya untuk bertemu mahasiswa.

"Mau dibawa ke jalur hukum, jalur hukum oke tapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa," ujarnya dilansir dari tayangan Breakingnews Kompas TV, Jumat (4/8/2023).

Rocky Gerung menyebutkan bahwa penghalangan yang paling parah dialaminya yakni terjadi di Sleman, Yogyakarta.

Baca juga: Update Rocky Gerung Diduga Hina Presiden Jokowi, Polda Metro Jaya Sebut Laporan Bisa Diproses

Baca juga: Update Kisah Cinta Kevin dan Mariana: Dipaksa Pisah Ranjang dan Harus Tunggu 2 Tahun untuk Satu Atap

Baca juga: Anies Baswedan Dipuji Setinggi Langit, Disebut Miliki Jejak Selamatkan Demokrasi

Bahkan Rocky Gerung mengungkapkan bahwa yang menghalanginya itu adalah salah satu partai politik.

"Buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah Undang-Undang," kata Rocky Gerung.

Dia pun menyarankan agar mengubah Undang-Undang supaya akademisi tidak boleh bertemu dengan mahasiswa.

Rocky Gerung mengungkapkan bahwa dia bertahun-tahun mengajar di yayasan milik Megawati Soekarnoputri terkait pikiran bangsa.

Dia mengakui bahwa terjadi perselisihan ditengah masyarakat akibat kasusnya.

"Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya, Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik," ucapnya.

Untuk itu menyampaikan terimakasih kepada pihak yang mendukungnya.

Rocky Gerung menyebutkan dukungan terhadap dirinya membuka pembicaraan untuk menghidupkan kritik publik untuk pejabat publik.