Anies Baswedan Dipuji Setinggi Langit, Disebut Miliki Jejak Selamatkan Demokrasi

TRIBUNJAMBI.COM - Bacapres Anies Baswedan dipuji dengan menyebutkan memiliki rekam jejak menyelamatkan demokrasi.

Pujian untuk capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu datang dari Sosiolog Musni Umar.

Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitternya @musniumar, Kamis (3/8/2023).

Dia menyebutkan bahwa Anies Baswedan memiliki rekam jejak untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya bahwa demokrasi di Indonesia saat ini merosot tajam.

Itu pulalah yang dikatakan Musni Umar menjadi alasan masyarakat harus memilih Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024 mendatang.

Sebab kata dia bahwa pendiri negara atau founding fathers Indonesia mencanangkan demokrasi untuk memberikan perlindungan ke bangsa.

Perlindungan yang dimaksud Musni Umar yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Tegaskan Golkar Tak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Anies

Baca juga: Inilah Awal Mula Kisah Cinta Kevin dan Mariana, Sempat Dilarang dan Hendak Berubah Pikiran

Baca juga: Fahri Hamzah Ungkap Keganjilan di Ponpes Al Zaytun Dibawah Pimpinan Panji Gumilang

"Para pendiri negara (founding fathers) Indonesia telah mencanangkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan tujuan Indonesia merdeka untuk memberi perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan," kata Musni Umar mengawali cuitannya, Kamis.

Akan tetapi, kata dia dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka, demokrasi selalu mengalami pasang surut.

Di masa Orde Lama, Indonesia pernah mengamalkan demokrasi terpimpin yang bercirikan otoritarianisme.

Begitu pula di masa Orde Baru, Indonesia mengamalkan demokrasi Pancasila yang dirasakan sebagai otoritarisme yang mengungkung kebebasan.

Oleh karena itu, dilakukan reformasi untuk mengembalikan demokrasi dan menghentikan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Akan tetapi, masa bulan madu demokrasi lambat laun meredup dan kembali mengarah kepada otoritarisme seperti yang dikemukakan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12," katanya.

"Demokrasi tidak mudah ditegakkan dan diamalkan di Indonesia karena memiliki lima kendala," ujar Musni Umar.