Beda dari Nasdem dan Demokrat, PPP Sebut Rocky Gerung Tak Cerminkan Seorang Intelektual Soal Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - PPP menyampaikan tanggapan yang berbeda dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat terkait ucapan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi.

Partai berlambang Ka'bah itu justru menilai bahwa yang disampaikan pengamat politik itu tidak mencermikan diri seseorang yang berintelektual.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek.

Dia mengatakan itu dalam menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi.

Bahkan Awiek menyebutkan bahwa yang disampaikan Rocky tersebut sangat emosional dan merendahkan.

"Kalimat yang disampaikan sangat emosional, menghina dan merendahkan, tidak mencerminkan kalimat seorang intelektual. Apakah seperti itu ciri-ciri aliran filsafat kedunguan?" kata Awiek kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Awiek menegaskan pihaknya tak melarang siapapun untuk mengkritik, sepanjang tidak melecehkan.

"Silakan saja mengkritik tapi jangan menghina dan melecehkan," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Polri Tolak Laporan Relawan Jokowi yang Laporkan Rocky Gerung Soal Dugaan Penghinaan

Baca juga: Jusuf Kalla Kaitkan Elektabilitas Anies Baswedan dengan Kemenangan Donald Trump, Ini Kata Pengamat

Baca juga: Masuk Bursa Calon Kuat Bupati Tebo 2024, Saniatul Lativa Tunggu Arahan DPP Partai Golkar

Sebab, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menuturkan melecehkan seseorang ada konsekuensi hukumnya.

"Kalau menghina dan melecehkan itu ada konsekuensi hukum. Kalau nanti ada proses hukum, jangan sampai dibilang kriminalisasi," ucap Awiek.

Rocky Gerung Dibela Partai Nasdem dan Partai Demokrat

Selain Partai Nasdem, Partai Demokrat turut melakukan pembelaan terhadap Rocky Gerung yang dilaporkan atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi.

Sebelumnya video pernyataan pengamat politik itu viral di media sosial dan mendapatkan ragam komentar.

Tidak terima atas ucapan akademisi itu, Relawan Jokowi melaporkannya ke Bareskrim Polri.

Namun laporan tersebut ditolak lantaran belum adanya klarifikasi dari Presiden Jokowi.