Pemkab Batanghari Bakal Usulkan Pembukaan PPPK 2023, Bupati Fadhil Berharap Bisa Penuhi Kriteria

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Setelah melantik 719 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pembukaan seleksi tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan kembali mengusulkan pembukaan seleksi PPPK di tahun 2023 ini.

"Usulan kita masih, tenaga kesehatan, guru masih kita butuhkan," kata Bupati Batanghari Fadhil Arief.

Fadhil mengatakan, pihaknya akan kembali mengusulkan formasi PPPK pada tahun ini. Namun ia berharap, para calon peserta dapat memenuhi kriteria. Mengingat, pada tahun 2022 lalu Pemerintah Kabupaten Batanghari membuka seribu formasi untuk PPPK. Namun yang mendapatkan NIP dan dilantik hanya 719 PPPK.

"Tapi kita minta, temen-teman di sini kriteria yang ada sehingga seluruh formasi terisi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Batanghari, Lina Dinanti mengatakan pihaknya mengajukan 3.000 formasi untuk PPPK pada tahun 2023 ini.

"Kalau tahun 2023 kita sudah usulkan ke Kementerian Pan RB tapi sampai saat ini SK persetujuan dari KemenPAN-RB memang belum turun," ujarnya. 

Dari 3.000 formasi yang diusulkan untuk tahun 2023, Lina mengatakan pihaknya masih fokus untuk mengusulkan pada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru.

"Saat ini masih di fokuskan untuk guru dan tenaga kesehatan. Ada juga dibeberapa bidang seperti BPBD atau Damkar masih butuh orang. Untuk tenaga administrasi masih bisa di cover dengan PNS yang ada tetapi tetap kita usulkan," jelasnya.

Lina mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI terkait dengan PPPK untuk tahun 2023.

"Kita tetap usulkan seperti tahun kemarin, yang kita usulkan dari guru, nakes dan teknis lainnya," sebut Lina.

Ia mengatakan, jumlah tersebut diusulkan untuk memaksimalkan agar seluruh tenaga honorer di Kabupaten Batanghari dapat tercover di PPPK.

"Jumlah kita masih ada perubahan, jadi mungkin mendekati dengan jumlah tenaga honorer yang ada di kabupaten Batanghari kita coba maksimum usulkan ke Menpan," sebutnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga masih melakukan perhitungan terkait dengan gaji PPPK. Dimana akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Kita berharap semua dapat diakomodir, tapi dengan perhitungan dengan Kementerian Keuangan, apakah kita sanggup untuk gajinya yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Dua ASN Batanghari Tak Hadiri Sidang Disiplin, BKPSDM: Sudah Kita Panggul Ulang

Baca juga: KLA Naik Status Madya, Bupati Batanghari Targetkan Tahun Depan Nindya

Baca juga: Pemkab Batanghari Berikan Bantuan Alat Pertanian untuk 29 Kelompok Tani