PAD Jambi Kecil, Fraksi PDI Perjuangan Soroti Ketergantungan Anggaran ke Pemerintah Pusat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi menyoroti soal ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Hal ini terbukti Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni berkontribusi hanya 35,95 persen ditambah dengan pendapatan lain-lainnya.

Ini membuktikan ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat cukup tinggi.

Hal itu disampaikan juru bicara PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi Abdul Khafid Moein pada saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, selama ini PAD Provinsi Jambi selalu didominasi pajak daerah khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Dari berbagai penjelasan gubernur dalam rapat paripurna sebelumnya, kami tidak menemukan penjelasan besaran kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD," kata Khafidh Moien.

"Kami menilai kinerja BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD, ini membuktikan pemerintah masih belum optimal dan kreatif serta inovatif dalam mengelola BUMD yang ada," tambahnya.

Baca juga: Kapolri Jenderal Lsityo Diminta Lebih Intensif Pembinaan Anggota, Buntut Kasus Polisi Tembak Polisi?

Baca juga: Pemkot Jambi Berikan Kemudahan PPPK Guru Untuk Memiliki Rumah

Pada kesempatan ini juga, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar gubernur dapat mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan baru PAD, dengan melakukan efektivitas belanja, serta menutup celah lost potential income dan inefisiensi anggaran yang masih terjadi di beberapa sektor.

Hal itu, dengan mengkaji ulang kerjasama dengan pihak ketiga, seperti konstribusi BOT kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk itu pada kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan secara detail sejauh mana perjanjian Pemprov Jambi dalam pengelolaan aset daerah yang di kerjasamanya dengan pihak ketiga.

"Tentu kita semua sepakat, tidak menginginkan ada kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Jambi," pungkasnya. (Tribunjambi.com/Sopianto)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kapolri Jenderal Lsityo Diminta Lebih Intensif Pembinaan Anggota, Buntut Kasus Polisi Tembak Polisi?

Baca juga: Pemkot Jambi Berikan Kemudahan PPPK Guru Untuk Memiliki Rumah

Baca juga: Wali Kota Jambi Sy Fasha Perintahkan Tutup Stockpile di Aur Kenali