Berita Nasional
Lagi Dinas Luar, Menhub Budi Karya Batal Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus Korupsi Rel Kereta Api
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal memanggil ulang Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal memanggil ulang Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Budi Karya seharusnya diperiksa kemarin terkait penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2018-2022.
Namun, Budi Karya mengaku sedang meninjau proyek transportasi di luar kota.
"Tentu berikutnya kami dari KPK nanti akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).
Ali belum bisa memberitahukan lebih lanjut kapan pemanggilan ulang Menhub Budi Karya.
"Adapun mengenai waktunya pasti nanti kami akan menginformasikan kepada masyarakat, kepada teman-teman media kapan akan dilakukan penjadwalan uang terhadap saksi dimaksud," imbuhnya.
Ali hanya mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Budi Karya sangat diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tahun anggaran 2018-2022.
Kendati begitu, Ali enggan menyampaikan materi apa yang nantinya akan dikonfirmasi tim penyidik kepada Menhub Budi. "Tetapi yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini," kata Ali.
"Pertanyaannya apa saja yang akan nanti didalami? Tentu tunggu dulu karena ketika belum hadir tentu bisa belum bisa kami sampaikan apa yang akan menjadi materi pertanyaan ataupun pendalaman oleh tim penyidik KPK," tambahnya.
Baca juga: Meski Kurang Diminati, Dishub Provinsi Jambi Minta Tambahan 30 Bus Trans Siginjai ke Kemenhub
Baca juga: Gubernur Jambi Al Haris Bahas Pembangunan Jalan Khusus Batubara Dengan Menhub
Lembaga antirasuah juga menyatakan bakal terus mendalami dugaan adanya aliran dana dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2018-2022, ke petinggi Kemenhub.
Adanya informasi itu sebelumnya terkuak saat tim penyidik memeriksa tiga saksi pada Rabu (12/7) di Polrestabes Surabaya.
Tiga saksi itu ialah Logam Sehat Utama, wiraswasta; Eko Budi Santoso, ASN/Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang dan Heni Purwaningtyas, ASN/pejabat Pokja di Satuan Pelaksana 3 Jateng DIY tahun 2019-2023.
Ketiga saksi diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Putu Sumarjaya (PTU), Kepala BTP Jabagteng dkk.
KPK mengungkap aliran dana ke petinggi Kemenhub berasal dari PT Istana Putra Agung (IPA).
"Ya tentu, jadi kami kan terus mendalami ya terkait dengan dugaan penerimaan, karena kan yang sedang didalami adalah terkait dugaan penerimaannya ya selain dari PTU kemarin kan kita sudah sampaikan ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata Ali.
Ali mengatakan, pihaknya juga tak menutup kemungkinan ada pihak lain selain petinggi Kemenhub yang ikut kecipratan aliran duit panas kasus suap rel kereta api. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini memastikan KPK akan terus mengembangkan penerimaan dalam kasus ini.
"Nanti ke depan kami akan terus kembangkan lebih lanjut apakah juga ada pihak-pihak lain yang turut menerima dugaan suap-menyuap beberapa proyek pengerjaan berkaitan jalur kereta api ini," tandas Ali.
Tidak hadirnya Budi Karya dalam pemeriksaan KPK juga diutarakan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Adita menyebut tidak hadirnya Menhub Budi sebagai saksi kasus dugaan suap kereta api itu lantaran tengah meninjau proyek transportasi di luar kota.
"Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota," kata Adita.
Untuk itu, Adita meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Menhub Budi sebagai saksi di kasus tersebut.
"Sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," ujarnya.
Adapun proyek yang diduga terkait suap tersebut tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan tahun 2018-2022. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga terjadi suap.
Sebab pengadaannya dilakukan dengan cara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Sebagai imbalannya, ada fee yang diberikan.
Baca juga: Napi Korupsi Setor Rp 2 hingga Puluhan Juta ke Petugas di Rutan KPK, Bisa Pegang HP, Makanan Enak
Baca juga: Terjerat Kasus Suap Pengurusan Kasus di MA, Hasbi Hasan Ditahan KPK, Ada 17 Tersangka Kasus Ini
Berikut daftar proyeknya:
1) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (Jawa Tengah)
2) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)
3) 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
4) Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera
Adapun fee yang diduga diterima 5-10 persen dari nilai proyek. Diduga uang suap dari swasta kepada penyelenggara negara mencapai lebih dari Rp14,5 miliar.
Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (11/4) lalu. Total ada 25 orang yang ditangkap dari sejumlah lokasi. 10 orang kemudian dijerat sebagai tersangka.
Sebagai pemberi, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti.
Sementara sebagai penerima yakni, Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub, Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi, PPK BPKA Sulsel, Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar.(Tribun Network)
Baca juga: Arti Mimpi Naik Kereta Api, Bakal Ada Kemudahan Dalam Pekerjaan dan Bisnis
Baca juga: Dipecat Firli, Brigjen Endar Kembali Jadi Direktur Penyelidikan KPK, Ucap Terima Kasih ke Jokowi
Sosok Marsda Deni Muis, Jenderal Bintang 3 TNI AU yang Dilantik Jadi Panglima Kopasgat |
![]() |
---|
Sosok Mayjen Endi Supardi, Jenderal Bintang 3 TNI AL yang Dilantik jadi Panglima Korps Marinir |
![]() |
---|
Sosok Letjen Djon Afriandi, Jenderal Bintang 3 TNI AD yang Dilantik Jadi Panglima Kopassus |
![]() |
---|
FANTASTIS! Kemenkomdigi Ungkap Kerugian Akibat Kejahatan Siber dalam 3 Bulan: Capai Rp476 Miliar |
![]() |
---|
Sosok Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Jenderal Bintang 3 yang Akan Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.