Fraksi PDI-P Soroti BUMD yang Belum Maksimal Hasilkan PAD untuk Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi PDI-P Provinsi Jambi terus menyoroti terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi yang masih di dominasi pada Pajak Motor dan Bea Balik Nama.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P Provinsi Jambi, Abdul Khafid dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (10/7/2023). 

Abdul Khafid menyampaikan, Fraksi PDI-P Provinsi Jambi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi belum memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Jambi sebagai dorongan untuk peningkatan PAD Provinsi Jambi.

"Dari berbagai penjelasan pak Gubernur beberapa waktu lalu, kami tidak menemukan penjelasan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan PAD. Kami berpandangan BUMD belum mampu memberikan PAD yang signifkan," katanya.

"Pemerintah belum kreatif dan inovatif dalam mengelolah BUMD yang ada. Maka kami minta agar Gubernur untuk bisa minta optimalkan peningkatan sumber PAD," sambungnya.

Abdul Khafid bilang, Fraksi PDI-P Provinsi Jambi meminta pemerintah untuk melalukan efektifitas belanja dan lost potensial incom.

Di sisi lain, Fraksi PDI-P Provinsi Jambi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kerjasama dengan pihak ketiga.

"Kami juga minta pemerintah untuk mengkaji ulang kerjasama dengan pihak ketiga seperti BOT dan meminta secara detail bagaimana mengolah aset daerah dengan pihak ketiga," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Fraksi PDI-P yang Pertama Sampaikan Pandangan Umum Terkait Penggunaan APBD Jambi 2022

Baca juga: Edi Purwanto Pimpin Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Umum Fraksi Terkati Penggunaan APBD Jambi 2022

Baca juga: Anggota DPRD Jambi Soroti Pembangunan SLB di Kuala Tungkal, Infrastruktur Belum Memadai